BRAVO13.ID, Samarinda - Selasa, 14 Oktober 2025 menjadi penanda tegas dari Kementerian Keuangan. Di tengah bayang-bayang utang proyek infrastruktur raksasa, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berdiri tegak, menarik batas merah yang tidak boleh dilintasi: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan menjadi penjamin atau kasir untuk melunasi beban Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB), yang kini dikenal dengan nama ikonik Whoosh.
Penegasan Purbaya ini bukan sekadar pernyataan fiskal, melainkan sebuah filosofi yang menandai perubahan fundamental dalam manajemen pembiayaan proyek negara. “Pemerintah tidak ingin seluruh beban pembiayaan infrastruktur kembali ditanggung oleh APBN,” ujarnya, seolah menutup pintu bagi praktik lama yang kerap memindahkan risiko bisnis ke pundak rakyat.
Purbaya menunjuk satu entitas sebagai benteng solusi: Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, atau yang lebih dikenal sebagai Danantara. Lembaga ini, dengan tata kelola dan sumber pendanaan yang independen, diharapkan menjadi deus ex machina yang menyelesaikan drama pembiayaan proyek milik PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) ini.
“Kalau ini dibuat di Danantara, mereka sudah punya manajemen sendiri dan dividen sendiri, rata-rata setahun bisa Rp80 triliun atau lebih,” ungkap Purbaya, menggarisbawahi potensi kemandirian finansial Danantara. Pemisahan tegas antara "swasta dan pemerintah" menjadi kunci, menghilangkan potensi dividen dan beban ditanggung seluruhnya oleh negara.
Dua Pintu Keluar Danantara
Di sisi lain, palu solusi telah disiapkan oleh dapur Danantara. Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, pada Kamis (9/10), mengungkap dua opsi strategis yang sedang digodok untuk KCIC.
Opsi pertama adalah menyuntikkan equity tambahan, sebuah penguatan modal yang akan memperkuat struktur keuangan KCIC. Opsi kedua, yang lebih radikal, adalah penyerahan infrastruktur kereta cepat kepada pemerintah—sebuah langkah yang akan menyelaraskannya dengan industri kereta api nasional lainnya. “Dua opsi ini yang sedang kami tawarkan,” jelas Dony, menggambarkan dilema strategis yang harus diputuskan.
Terlepas dari persoalan pembiayaan, Dony tidak menampik dampak ekonomi yang diukir Whoosh. Proyek ini sukses memangkas waktu tempuh Jakarta–Bandung secara dramatis, sebuah efisiensi yang terbukti dari lonjakan penumpang hingga 30 ribu orang per hari. Namun, bagi Danantara, fokusnya kini adalah memastikan bisnis KCIC, yang berada di bawah naungan PT KAI, dapat berkelanjutan tanpa menimbulkan beban finansial baru bagi induk perusahaannya.
Negosiasi Senyap di Balik Tirai
Sementara perhatian tertuju pada solusi domestik, proses negosiasi di meja internasional masih berlangsung. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani, pada Rabu (8/10), membenarkan bahwa restrukturisasi utang KCIC dengan mitra Tiongkok tengah berjalan.
Ini bukan sekadar tawar-menawar jangka pendek. Rosan menekankan bahwa negosiasi ini bertujuan untuk "perbaikan menyeluruh struktur pembiayaan," sebuah upaya untuk memitigasi risiko serupa di masa depan. Tujuannya jelas dan tegas: “Supaya pembiayaan proyek lebih berkelanjutan dan tidak membebani keuangan negara.”
Drama pembiayaan Kereta Cepat ini kini berada di persimpangan jalan—antara janji kemandirian finansial ala Danantara dan proses negosiasi restrukturisasi yang senyap namun krusial. Garis pertahanan Menkeu Purbaya telah ditarik; kini, bola ada di tangan Danantara dan para negosiator Rosan untuk membuktikan bahwa infrastruktur mercusuar ini bisa berdiri tegak tanpa terus-menerus bersandar pada APBN. (*)