BRAVO13.ID, Samarinda - Pada pertengahan Juli 2025, jagat telekomunikasi Indonesia dikejutkan dengan keputusan Starlink, penyedia layanan internet satelit besutan Elon Musk, untuk menghentikan penerimaan pelanggan baru. Alasan yang dikemukakan cukup sederhana: kapasitas terbatas. Namun, di balik narasi tersebut, muncul bisikan skeptis dari berbagai kalangan, termasuk dari Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi. Ia menduga, langkah ini lebih dari sekadar keterbatasan satelit orbit rendah (LEO). Ada persoalan bisnis yang jauh lebih besar dan kompleks yang tersembunyi di baliknya.
Klaim yang Bertolak Belakang dan Investasi yang Janggal
Uchok menyoroti kejanggalan narasi Starlink. Bagaimana mungkin sebuah perusahaan yang mengklaim jumlah pelanggannya di Indonesia meningkat signifikan dan memiliki prospek bisnis yang menjanjikan justru menghentikan ekspansinya? Ia membandingkan investasi Starlink yang disebut-sebut hanya Rp 30 miliar — angka yang teramat kecil jika dibandingkan dengan kontribusi operator telekomunikasi nasional yang mencapai lebih dari Rp 3.000 triliun. Perbandingan ini, menurut Uchok, adalah ketimpangan yang mencolok.
"Selama ini Starlink menjual layanannya dengan harga sangat murah, bahkan di daerah yang secara ekonomi kurang menguntungkan. Karena menjual dengan harga murah, mereka mungkin tidak mampu melakukan investasi lebih lanjut," ucap Uchok, mencoba mengurai benang kusut di balik strategi harga Starlink yang terlampau agresif. Dugaan ini mengarahkan pada kecurigaan bahwa penghentian layanan sementara ini bukan murni karena masalah kapasitas teknis, melainkan lebih pada kalkulasi bisnis yang kurang menguntungkan.
Melihat fenomena ini, Uchok mendesak Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk segera turun tangan. Ia menginginkan investigasi mendalam terhadap praktik penjualan murah layanan Starlink di Indonesia, yang berpotensi menciptakan praktik persaingan usaha tidak sehat.
Janji Tinggal Janji: Menanti Akses di Daerah 3T
Keputusan Starlink ini juga menyoroti kembali janji-janji awal mereka. Uchok menyayangkan bahwa tanpa adanya penambahan kapasitas yang signifikan, komitmen Starlink untuk menyediakan layanan di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) kemungkinan besar hanya akan menjadi angan. Padahal, pada awalnya, Starlink memproyeksikan diri sebagai solusi konektivitas bagi area-area yang belum terjangkau akses telekomunikasi memadai.
KPPU sendiri telah merampungkan kajiannya mengenai masuknya Starlink ke Indonesia. Kajian tersebut menekankan pentingnya regulasi dan kolaborasi dalam pemanfaatan teknologi. Rekomendasi utama KPPU adalah agar pemerintah memprioritaskan jangkauan layanan internet berbasis satelit LEO di daerah 3T. Lebih jauh, implementasinya harus melalui kemitraan antara penyedia layanan satelit LEO dengan operator telekomunikasi nasional, dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional.
"Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) seharusnya melakukan evaluasi ulang terhadap janji atau komitmen pembangunan yang disampaikan Starlink sebelum beroperasi di Indonesia. Selama ini, mereka cenderung hanya ingin membangun di daerah yang menguntungkan secara ekonomi dan enggan menjangkau daerah 3T. Padahal, janji awal mereka adalah memberikan layanan gratis ke puskesmas dan berbagai fasilitas layanan publik lainnya," papar Uchok, menegaskan bahwa Komdigi memiliki peran krusial dalam menagih komitmen tersebut.
Uchok melihat adanya bahaya laten dari kehadiran Starlink yang hanya menyasar daerah-daerah dengan potensi ekonomi. Strategi ini, menurutnya, secara signifikan akan menggerus pendapatan operator telekomunikasi nasional. Konsekuensinya, pendapatan negara dari sektor pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berpotensi menurun drastis. Ia menekankan perlunya peran aktif Komdigi dalam mengawasi tarif layanan Starlink, demi menjaga keberlangsungan ekosistem telekomunikasi nasional.
"Dalam hal pengawasan dan pembuatan regulasi, Komdigi seringkali bertindak terlambat. Ke depannya, Komdigi harus lebih proaktif dalam menyusun regulasi dan tegas dalam mengawasi seluruh pelaku usaha telekomunikasi asing di Indonesia," tegas Uchok, menyerukan agar Komdigi tidak lagi lengah.
Ancaman Kedaulatan Digital dan Privasi Data
Lebih dari sekadar persoalan bisnis dan komitmen, Uchok juga mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai rekam jejak Starlink yang kerap terlibat dalam isu geopolitik di berbagai negara, seperti Ukraina dan Iran. Ia menegaskan bahwa sebagai negara berdaulat, Indonesia harus mampu menjaga kedaulatan teritorial maupun digitalnya. Menurutnya, pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan usaha Starlink di Indonesia saat ini masih tergolong lemah.
Satu pertanyaan fundamental yang dilontarkan Uchok adalah mengenai keamanan privasi data nasional. Bagaimana pemerintah dan masyarakat Indonesia dapat memastikan keamanan data jika Starlink tidak memiliki kantor dan layanan konsumen yang jelas di Indonesia? Ini adalah celah krusial yang harus segera ditutup.
Uchok mendesak Komdigi untuk menunjukkan kehadiran negara dalam melindungi kedaulatan digital Indonesia. Salah satu langkah konkretnya adalah dengan mewajibkan seluruh operator telekomunikasi asing untuk menjalin kerja sama dengan operator nasional. Ini bukan hanya soal bisnis, melainkan juga strategi vital demi menjaga independensi dan keamanan data bangsa.
Keputusan Starlink untuk menghentikan penerimaan pelanggan baru mungkin terlihat sederhana, namun di balik itu, tersimpan kompleksitas isu yang melibatkan ekonomi, persaingan usaha, komitmen pembangunan, hingga kedaulatan digital. Bola kini berada di tangan pemerintah, khususnya Komdigi dan KPPU, untuk menyikapinya dengan tegas dan strategis. (*)