BRAVO13.ID, Samarinda - Ketua DPR RI Puan Maharani menilai mundurnya 1.967 calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024 menjadi sinyal kuat bahwa proses rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) perlu dievaluasi secara menyeluruh. Menurut Puan, fenomena ini bukan hanya soal angka, tetapi cerminan dari ketidaksesuaian antara sistem yang ada dan harapan serta kebutuhan generasi muda Indonesia.
Puan mengungkapkan bahwa rekrutmen CPNS selama ini terlalu terfokus pada aspek administratif, tanpa mempertimbangkan pendekatan yang lebih strategis. Proses ini, lanjutnya, harus melalui perencanaan yang lebih matang, mulai dari penyusunan formasi hingga penempatan akhir pegawai.
"Kalau tidak, kita akan terus menghadapi persoalan seperti ini," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (24/4/2025).
Sistem yang tidak mampu menjawab ekspektasi peserta, menurut Puan, menjadi salah satu penyebab tingginya angka pengunduran diri. Ia menilai ada kelemahan dalam perencanaan rekrutmen yang menyebabkan ketidaksesuaian antara posisi yang ditawarkan dengan minat dan keahlian peserta. Puan juga menegaskan bahwa negara dapat kehilangan potensi sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas jika masalah ini tidak segera ditangani.
“Negara bisa kehilangan potensi sumber daya manusia yang berkualitas untuk memperkuat pelayanan publik. Ini tantangan nyata bagi kita semua,” ungkap Puan.
Puan mendorong Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk melakukan reformasi dalam proses rekrutmen ASN. Reformasi yang dimaksud harus mencakup aspek transparansi informasi sejak awal seleksi, penempatan berbasis minat dan kompetensi, serta pemberian insentif dan jaminan karier yang adil.
Fenomena mundurnya 1.967 CPNS ini juga dikonfirmasi oleh Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, dalam rapat bersama Komisi II DPR RI. Zudan menjelaskan bahwa meskipun terdapat 16.167 formasi CPNS 2024 yang kosong, kebijakan optimalisasi berhasil mengisi 88 persen dari formasi tersebut. Namun, meski sudah diterapkan, kebijakan ini tidak sepenuhnya mengatasi persoalan kekosongan.
“Setelah diisi dengan optimalisasi, ada 1.967 yang mengundurkan diri, 12 persen. Alhamdulillah masih ada 88 persen yang tadinya kosong menjadi terisi,” kata Zudan.
Optimalisasi ini adalah langkah kebijakan yang diambil untuk memitigasi kekosongan formasi dengan menarik peserta CPNS berperingkat tinggi dari formasi yang tidak terisi. Namun, penerapan kebijakan ini tak sepenuhnya mulus, terutama di daerah-daerah yang memiliki banyak kampus, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satu kendala utama adalah penempatan yang jauh dari domisili peserta.
“Karena Kemdiktisaintek kampusnya banyak dan tersebar di seluruh Indonesia, maka kendala terbesar adalah jauh dari domisilinya. Tapi sebenarnya bisa diterima dulu, 5 tahun kemudian pindah itu bisa diatur oleh kementeriannya,” jelas Zudan.
Selain masalah penempatan, ada juga alasan pribadi mengapa beberapa peserta memilih mundur, seperti tidak mendapat izin keluarga, kendala kesehatan orang tua, atau merasa gaji sebagai PNS terlalu rendah.
Kisah-kisah pengunduran diri ini mengingatkan kita akan pentingnya sebuah sistem rekrutmen yang tidak hanya berbasis kuota atau aturan semata, tetapi juga mampu menyesuaikan dengan kebutuhan serta realitas lapangan. Jika tidak, potensi besar yang dimiliki generasi muda Indonesia bisa terabaikan begitu saja. (*)