BRAVO13.ID, Samarinda - Malam itu, hujan deras mengguyur Samarinda Seberang selama berjam-jam. Bagi warga Jalan Pattimura, ini bukan sekadar hujan biasa, melainkan awal dari kepanikan. Air mulai naik perlahan, merembes ke dalam rumah, menenggelamkan perabotan, dan menyisakan bau lembap yang sulit dihilangkan. Banjir menjadi rutinitas pahit yang harus mereka hadapi, terutama dalam beberapa tahun terakhir.

Penyebabnya bukan sekadar curah hujan tinggi, melainkan hilangnya sistem drainase akibat perubahan tata ruang yang tidak terkendali. Anggota DPRD Samarinda dari Dapil II, Samri Shaputra, menyoroti bahwa dulunya kawasan ini memiliki drainase yang berfungsi dengan baik. Namun, seiring pesatnya pembangunan dan bertambahnya permukiman, saluran air itu menghilang—tertutup oleh timbunan tanah, bangunan baru, hingga cor beton.

“Itu dulu ada drainase, tapi karena pembangunan yang dilakukan masyarakat, drainase tersebut tertutup. Ada yang diuruk, bahkan ada yang dicor sekalian,” ungkap Samri.

Konsekuensi dari hilangnya drainase ini sangat nyata. Setiap kali hujan deras turun, warga harus bersiap menghadapi genangan yang bisa bertahan berjam-jam, bahkan berhari-hari. Kerugian terus berulang: perabotan rusak, aktivitas terhenti, dan kesehatan warga terancam akibat lingkungan yang lembap dan kotor.

Menanggapi kondisi ini, Samri mengalokasikan anggaran melalui pokok pikiran (pokir) DPRD untuk pembangunan drainase baru di kawasan tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa langkah ini harus segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Samarinda, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), agar warga tak lagi terjebak dalam siklus banjir yang tak berkesudahan.

“Harapannya setelah drainase dibangun, masyarakat tidak mengalami kerugian akibat banjir lagi,” tegasnya.

Lebih dari sekadar membangun kembali drainase, peristiwa ini seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah dan masyarakat akan pentingnya pengawasan tata ruang yang lebih ketat. Jika kelalaian terus dibiarkan, maka pembangunan kota bukan hanya membawa kemajuan, tetapi juga petaka bagi warganya. Saatnya berhenti abai dan mulai bergerak, sebelum Samarinda benar-benar tenggelam dalam masalah yang dibuat sendiri. (*)