BRAVO13.ID, Tenggarong - Kutai Kartanegara, sebagai kabupaten dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, terus menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Puluhan perusahaan tambang, perkebunan, dan kehutanan beroperasi di wilayah ini, menggerakkan perekonomian lokal. Namun, sejauh mana dampak positifnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat sekitar?
Pertanyaan ini menjadi sorotan utama dalam Eksekutif Meeting yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara bersama pimpinan perusahaan, Sabtu (22/2/2025). Dipimpin langsung oleh Bupati Edi Damansyah, didampingi Wakil Bupati Rendi Solihin dan Sekretaris Daerah Sunggono, pertemuan ini menjadi forum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dalam membangun Kukar yang lebih sejahtera dan berkelanjutan.
Dalam forum ini, Bupati Edi Damansyah melantik Forum Komunikasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (FKTSL), sebuah wadah yang akan memperkuat koordinasi antara perusahaan dalam menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL). Pelantikan ini dihadiri oleh Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Kaltim, Kalteng, Kalsel, dan Kaltara, Nu’im Mubaroq, serta Kepala BPJS Kesehatan Kukar, Ika Irawati.
Dalam sambutannya, Bupati Edi menegaskan bahwa keberadaan perusahaan di Kukar bukan hanya soal eksploitasi sumber daya, tetapi juga bagaimana mereka bisa menjadi bagian dari solusi bagi masyarakat.
“Investasi yang masuk ke Kukar tidak boleh hanya menghasilkan keuntungan bagi perusahaan atau pendapatan bagi negara. Lebih dari itu, kita ingin investasi ini benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat, baik melalui kesempatan kerja, peningkatan ekonomi lokal, hingga kesejahteraan sosial,” ujar Edi.
Melalui FKTSL, lanjutnya, perusahaan didorong untuk lebih aktif dalam program CSR yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. “Saya ingin kita semua melihat perubahan nyata, bukan sekadar angka dalam laporan tahunan. Masyarakat harus merasakan manfaat dari keberadaan perusahaan di sekitar mereka,” tambahnya.
Salah satu langkah nyata yang diambil adalah penandatanganan perjanjian kerja sama antara Pemkab Kukar dengan BPJS Kesehatan dan donatur badan usaha. Kerja sama ini memastikan jaminan kesehatan bagi pekerja bukan penerima upah dan pekerja mandiri kolektif, sebagai bentuk perlindungan sosial yang lebih luas bagi masyarakat pekerja di Kukar.
Sebagai bentuk apresiasi terhadap perusahaan yang telah berkontribusi dalam membangun Kukar, dalam forum ini juga diberikan penghargaan dari Kementerian Investasi/BKPM serta penghargaan dari Bupati Kukar kepada perusahaan yang berkomitmen menjalankan kemitraan dengan UMKM.
“Keberlanjutan ekonomi Kukar tidak hanya bertumpu pada industri besar, tetapi juga harus memberdayakan usaha kecil dan menengah. Perusahaan harus berperan aktif dalam menciptakan kemitraan yang adil dan saling menguntungkan,” tegas Edi.
Selain itu, dilakukan pula penyerahan sertifikat hasil penilaian usaha perkebunan tahun 2024, sebagai bentuk evaluasi terhadap keberlanjutan dan dampak sosial dari industri perkebunan di Kukar.
Di akhir pertemuan, Edi Damansyah menegaskan bahwa kerja sama antara Pemkab Kukar dan perusahaan tidak boleh berhenti di sini. “Kita harus memastikan bahwa investasi yang masuk benar-benar menjadi berkah bagi daerah ini. Tidak boleh ada masyarakat yang merasa terpinggirkan oleh keberadaan industri di sekitar mereka,” tutupnya.
Melalui FKTSL, kemitraan yang lebih erat antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat diharapkan mampu membawa Kukar ke arah pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Langkah ini bukan hanya tentang kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga tentang membangun warisan sosial yang akan terus dirasakan generasi mendatang. (adv)