BRAVO13.ID, Samarinda - Suara bising alat berat yang bergelut dengan tanah menjadi pemandangan sehari-hari di sejumlah titik di Kalimantan Timur (Kaltim). Di balik deru mesin-mesin itu, ada ambisi besar yang digenggam oleh pemerintah daerah: menciptakan konektivitas yang lebih baik, memastikan distribusi logistik berjalan lancar, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, di tengah optimisme tersebut, masih ada tantangan besar yang mengintai. Dari jalan yang berlubang hingga pengelolaan sumber daya air yang belum optimal, perjalanan menuju pembangunan ideal tak semulus yang diharapkan.
Meski alokasi anggaran tahun 2024 telah dirancang dengan cermat, masalah di lapangan terus menjadi penghambat utama. Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, dalam pernyataannya menegaskan bahwa infrastruktur adalah kunci pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di wilayah ini. Terlebih, sebagai calon ibu kota negara (IKN) baru, Kaltim menghadapi tuntutan besar untuk meningkatkan kesiapan infrastruktur dasarnya.
“Konektivitas jalan sangat penting untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, distribusi logistik, dan mobilitas warga. Oleh karena itu, infrastruktur jalan dan jembatan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan anggaran tahun 2024,” ujar politisi Partai Gerindra tersebut.
Data yang disampaikan Reza memperlihatkan progres positif pada sektor Bina Marga, di mana 82,21 persen dari total ruas jalan sepanjang 771,83 kilometer telah dalam kondisi baik. Namun, persoalan tak berhenti di sana. Masih ada 167,02 kilometer atau sekitar 17,79 persen ruas jalan yang memerlukan perbaikan segera. Reza menekankan bahwa tanpa perbaikan segera, jalan-jalan yang rusak ini akan terus menjadi penghambat utama bagi aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil.
Selain jalan, pengelolaan sumber daya air juga menjadi perhatian serius. Salah satu titik kritis adalah operasional Bendungan Marang Kayu yang hingga kini belum mampu memenuhi kebutuhan air bersih secara maksimal bagi masyarakat di Kota Bontang. Reza menilai, bendungan ini memiliki potensi besar yang belum tergarap optimal. “Bendungan ini dapat menjadi solusi bagi kebutuhan air bersih, irigasi, dan pengendalian banjir jika pengelolaannya ditingkatkan. Kita perlu lebih serius dalam mengelola potensi ini agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Tantangan di sektor sumber daya air tak berhenti di situ. Sungai Karang Mumus di Samarinda menjadi sorotan karena kerap menyebabkan banjir musiman yang merugikan ribuan warga. Reza menggarisbawahi pentingnya pendekatan holistik untuk mengatasi persoalan ini, mulai dari peningkatan infrastruktur pengendalian banjir, rehabilitasi bantaran sungai, hingga edukasi masyarakat agar lebih peduli terhadap pengelolaan lingkungan.
Di sektor kesehatan, lambatnya progres pembangunan Rumah Sakit Kanujoso Djatiwibowo dan Rumah Sakit AWS juga menjadi sorotan. Dua fasilitas kesehatan ini diharapkan dapat memberikan layanan medis berkualitas kepada masyarakat. Namun, keterlambatan penyelesaiannya menimbulkan kekhawatiran tersendiri. “Masyarakat sangat membutuhkan akses kesehatan yang memadai. Karena itu, proyek pembangunan fasilitas kesehatan ini harus segera dipercepat,” tegas Reza.
Masalah banjir yang terus berulang setiap tahun di sejumlah wilayah Kaltim menjadi isu lain yang menuntut perhatian serius. Menurut Reza, penyelesaian masalah banjir harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). “Kita perlu solusi terintegrasi, mulai dari peningkatan sistem drainase, rehabilitasi kawasan rawan banjir, hingga membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan,” tambahnya.
Kolaborasi lintas sektor dan perencanaan yang matang menjadi kunci keberhasilan pembangunan infrastruktur di Kaltim. Reza menegaskan bahwa evaluasi terhadap perencanaan anggaran dan efektivitas pelaksanaan proyek perlu dilakukan secara berkala. Ia juga mengingatkan pentingnya memprioritaskan proyek yang benar-benar mendesak dalam penyusunan RAPBD 2025 dan Ranwal 2026.
“Evaluasi sangat penting untuk mengidentifikasi kendala di lapangan dan mencari solusi yang lebih efektif. Dengan perencanaan yang lebih baik, kita bisa memastikan proyek infrastruktur berjalan sesuai target dan memberi dampak positif bagi masyarakat Kaltim,” pungkasnya.
Menutup pembicaraan, Reza mengajak semua pihak, termasuk masyarakat, untuk berperan aktif dalam mendukung pembangunan di Kaltim. Karena pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bukan hanya tentang angka-angka progres, tetapi bagaimana infrastruktur yang dibangun mampu menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat. Tantangan besar memang ada, tetapi dengan kerja keras dan kolaborasi, mimpi besar Kaltim untuk menjadi wilayah yang maju dan sejahtera bisa terwujud. (*)