BRAVO13.ID, Samarinda - Kisruh antara Agus Salim dan Pratiwi Noviyanthi kini memasuki babak baru, memperlihatkan bagaimana sebuah bantuan kemanusiaan yang mulanya bertujuan untuk meringankan beban bisa berubah menjadi konflik panas. Segala permasalahan ini bermula dari donasi sebesar Rp 1,5 miliar yang dikumpulkan untuk Agus Salim, seorang pria yang kehilangan penglihatannya setelah diserang dengan air keras oleh salah satu karyawannya sendiri. Niat mulia ini, sayangnya, berbuntut panjang.

Agus, yang kondisinya semakin sulit pasca serangan tersebut, kini justru menghadapi masalah baru. Dengan menunjuk Farhat Abbas sebagai kuasa hukumnya, Agus melaporkan Pratiwi Noviyanthi, Ketua Yayasan Peduli Kemanusiaan yang selama ini mengelola dana donasi untuk pengobatan dirinya. Laporan itu mencakup tuduhan pencemaran nama baik serta penggelapan dana. Di dalamnya, Agus menuntut agar uang donasi dikembalikan kepadanya, yang menurutnya telah disalahgunakan.

Namun, Pratiwi Noviyanthi tidak tinggal diam. Dengan tegas, ia mengungkapkan bahwa dirinya memiliki bukti kuat terkait penggunaan dana tersebut. Ia mengklaim bahwa tidak semua dana donasi yang disalurkan, termasuk Rp 98 juta yang diterima Agus, digunakan sebagaimana mestinya. Salah satu bukti yang ia pegang menunjukkan bahwa sebagian uang tersebut tidak hanya dipakai untuk melunasi utang rumah, melainkan juga digunakan untuk belanja online—sesuatu yang tentu menambah panas situasi ini.

Dalam laporan Agus, ia merasa telah difitnah, sementara Pratiwi justru merasa dirinyalah yang perlu meluruskan kebenaran. Konflik ini, yang kini telah sampai di ranah hukum, memperlihatkan betapa kompleksnya hubungan antara penerima bantuan dan pengelola dana. Masyarakat yang awalnya bersimpati terhadap penderitaan Agus, kini berada di persimpangan, menanti kebenaran yang perlahan-lahan terungkap di tengah hiruk-pikuk tuduhan dan pembelaan yang saling menyerang.

Pertanyaan besar yang tersisa: bagaimana dana kemanusiaan yang seharusnya murni untuk membantu, bisa menjadi sumber konflik yang begitu besar? Ini juga mencerminkan pentingnya transparansi dalam pengelolaan bantuan, terutama saat kepercayaan masyarakat yang dipertaruhkan. (*)