BRAVO13.ID, Tenggarong —Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri meminta inovasi yang dikembangkan organisasi perangkat daerah (OPD) tidak berhenti pada penciptaan program baru. Inovasi harus mampu mempermudah pelayanan sekaligus membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi organisasi maupun masyarakat.
Aulia mengatakan inovasi perlu diarahkan pada kebutuhan nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ukurannya tidak hanya jumlah inovasi yang dihasilkan, tetapi manfaatnya ketika diterapkan dalam pelayanan.
Hal itu disampaikan Aulia dalam rangkaian Pekan Inovasi dan Kreativitas Kabupaten Kutai Kartanegara di Bappeda Kukar, Tenggarong, Selasa (27/10/2026).
Menurut Aulia, inovasi dapat berupa perubahan cara kerja yang membuat proses pelayanan menjadi lebih mudah dan cepat.
Pendekatan tersebut juga diharapkan membantu perangkat daerah menemukan solusi terhadap persoalan yang selama ini menghambat pelaksanaan tugas.
Dorongan berinovasi tidak hanya ditujukan kepada OPD di tingkat kabupaten.
Aulia mengatakan pengembangan inovasi juga dapat dilakukan oleh unit pelayanan lain, termasuk sekolah, puskesmas, serta perangkat pemerintah yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
Dengan cakupan tersebut, inovasi diharapkan lahir dari kebutuhan yang berbeda pada masing-masing unit kerja.
Meski mendorong kreativitas, Aulia mengingatkan agar setiap inovasi tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemerintah daerah juga tengah melakukan pembenahan pada aspek regulasi agar inovasi yang dikembangkan memiliki dasar yang jelas serta dapat diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Menurut Aulia, peningkatan kualitas inovasi menjadi bagian dari upaya Pemkab Kukar memperbaiki pelayanan sekaligus meningkatkan capaian daerah dalam penilaian inovasi pemerintah.
Namun, manfaat inovasi bagi organisasi dan masyarakat tetap menjadi bagian penting dari pengembangannya.
Pemkab Kukar berharap inovasi yang lahir dari OPD maupun unit pelayanan dapat diterapkan secara nyata untuk menyederhanakan proses kerja dan membantu menyelesaikan persoalan pelayanan publik. (adv)