BRAVO13.ID, Tenggarong - Mal Pelayanan Publik (MPP) Kutai Kartanegara tidak hanya menjadi tempat mengurus dokumen, perizinan, dan administrasi pemerintahan. Warga yang melangsungkan pernikahan melalui layanan terkait di MPP juga dapat menggunakan fasilitas pelaminan tanpa biaya.

Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kukar Sri Ridayani mengatakan fasilitas tersebut telah dimanfaatkan masyarakat. Pada Senin (12/10/2026), tercatat lima pasangan melangsungkan pernikahan dengan menggunakan pelaminan yang tersedia di MPP Kukar.

“MPP juga menyediakan fasilitas pelaminan bagi masyarakat yang melangsungkan pernikahan. Fasilitas tersebut dapat digunakan secara gratis,” kata Sri di ruang kerjanya, Kamis (15/10/2026).

Fasilitas tersebut menjadi bagian dari pelayanan yang tersedia bersama layanan Kementerian Agama dan instansi lain yang tergabung di MPP.

Bukan Hanya Urusan Pernikahan

Sri menjelaskan MPP Kukar mengintegrasikan berbagai jenis pelayanan dalam satu lokasi.

Sejumlah instansi yang membuka pelayanan antara lain kepolisian, Samsat, Bankaltimtara, BRI, Kementerian Agama, PDAM, BPJS Kesehatan, layanan ketenagakerjaan, Badan Pertanahan Nasional, Kejaksaan, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, imigrasi, hingga layanan perpajakan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga menyediakan 26 jenis pelayanan administrasi kependudukan di MPP.

Dengan pola tersebut, masyarakat dapat mengakses layanan dari beberapa instansi tanpa harus berpindah-pindah kantor.

“Saat ini, MPP Kukar menyediakan 28 layanan yang terintegrasi dalam satu tempat,” ujar Sri.

Layanan Tertentu Bisa Diselesaikan Lebih Cepat

Sri mencontohkan pelayanan Samsat untuk jenis pengurusan tertentu dapat diselesaikan dalam waktu relatif singkat.

Untuk pelayanan tertentu terkait STNK, menurutnya proses dapat diselesaikan sekitar lima menit sepanjang persyaratan telah terpenuhi.

Pernyataan tersebut tidak berarti seluruh jenis pengurusan STNK memiliki waktu pelayanan yang sama karena setiap layanan memiliki proses dan persyaratan berbeda.

MPP Kukar, lanjut Sri, diarahkan menjadi titik pelayanan yang menggabungkan berbagai kewenangan instansi dalam satu lokasi sehingga masyarakat memperoleh akses yang lebih mudah.

Selain pelayanan administrasi, keberadaan fasilitas seperti pelaminan menunjukkan MPP juga mengembangkan pelayanan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan warga pada momentum tertentu.

Bagi masyarakat yang melangsungkan pernikahan melalui layanan yang tersedia di MPP, fasilitas pelaminan tersebut dapat digunakan tanpa dikenai biaya penggunaan. (adv)