BRAVO13.ID, Samarinda – Ratusan pengemudi yang tergabung dalam Forum Gerakan Sopir Samarinda (FGSS) memprotes rencana penataan distribusi BBM subsidi di Balai Kota Samarinda, Senin (24/8/2026). DPRD meminta Dinas Perhubungan (Dishub) menjelaskan mekanisme tersebut secara luas dan merespons keberatan pengemudi.
Para sopir menuntut evaluasi tata kelola BBM subsidi, termasuk skema penggunaan uang elektronik atau e-money di SPBU yang mereka nilai menyulitkan operasional sehari-hari. Mereka menginginkan akses BBM subsidi yang lebih mudah dan tidak menimbulkan hambatan teknis bagi pengemudi.
Sekretaris Komisi I DPRD Samarinda, Ronal Stephen Lonteng, menilai penertiban antrean truk dan pembenahan distribusi BBM subsidi pada dasarnya merupakan langkah positif. Namun, menurutnya, pelaksanaan kebijakan harus disertai penyampaian informasi yang jelas.
“Langkah yang dilakukan pemerintah kota untuk menertibkan parkir liar truk mengantre serta membenahi tata kelola BBM di SPBU pada dasarnya sangat baik. Namun, bagian OPD terkait seperti Dishub harus mengoptimalkan sosialisasi secara luas kepada masyarakat dan para sopir,” ujar Ronal.
Menurut Ronal, komunikasi terbuka dengan pengemudi diperlukan agar kebijakan tidak menimbulkan kesalahpahaman di lapangan. Dishub juga diminta menampung masukan dari para sopir sebagai bahan evaluasi pelayanan.
“Masukan-masukan positif dari kawan-kawan sopir truk harus segera direspons dan dibenahi oleh Dishub. Ini semua demi menjaga keseimbangan sistem pelayanan, sehingga para pelaku usaha dan pengemudi tetap dapat bekerja dengan tenang dan tertata,” katanya.
Koordinator aksi FGSS, Hendra Buton, mengapresiasi kesempatan berdialog langsung dengan Wali Kota Samarinda. Namun, ia menilai masih terdapat persoalan komunikasi antara pemerintah dan pelaksana teknis di lapangan.
Aksi tersebut turut memengaruhi arus lalu lintas di sekitar Balai Kota Samarinda. Satu ruas Jalan Kusuma Bangsa dipenuhi truk peserta aksi, sedangkan kendaraan di Jalan Pahlawan dan Jalan Soetomo hanya dapat melintas melalui satu jalur.
Aparat melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kepadatan. Aksi berlangsung hingga sore dan berakhir tertib. Arus kendaraan di sekitar Balai Kota kembali normal setelah peserta membubarkan diri. (adv)