BRAVO13.ID, Samarinda — Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Riska Wahyuningsih, menyebut layanan keluarga berencana (KB) gratis tidak lagi dapat dilaksanakan setelah anggarannya terdampak kebijakan efisiensi pada 2026.
Menurut Riska, program tersebut sebelumnya membantu warga kurang mampu. Pelaksanaannya melibatkan sejumlah rumah sakit serta menyediakan dukungan biaya perjalanan bagi peserta dari wilayah yang jauh.
“Setelah ada efisiensi anggaran, anggarannya dipangkas sehingga mereka tidak bisa lagi melaksanakannya. Padahal masih banyak masyarakat yang berminat,” kata Riska, Selasa (18/8/2026).
Riska menilai berkurangnya dukungan terhadap program itu berpotensi menyulitkan masyarakat yang memiliki keterbatasan biaya untuk mengakses pelayanan KB.
“Fasilitasi KB gratis ini sangat membantu masyarakat kurang mampu, terutama mereka yang selama ini terkendala biaya untuk mendapatkan pelayanan,” ujarnya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kota Samarinda, Deasy Evriyani, mengatakan efisiensi anggaran tidak membuat seluruh layanan dihentikan. DP2KB kini memetakan program dan menentukan kegiatan yang perlu dipertahankan.
“Memang ada penyesuaian karena anggaran kita mengalami efisiensi. Tetapi kami tetap berupaya agar fungsi pelayanan publik DP2KB bisa berjalan secara optimal,” kata Deasy.
Selain pelayanan KB, DP2KB menangani pembinaan keluarga, pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas, Gerakan Orang Tua Asuh, serta program yang berkaitan dengan percepatan penurunan stunting.
Luasnya cakupan tugas tersebut membuat DP2KB harus menentukan skala prioritas di tengah keterbatasan anggaran. Deasy mengatakan program yang dinilai mendesak dan bersentuhan langsung dengan masyarakat akan diupayakan tetap berjalan.
“Kami melakukan pemetaan dan menentukan prioritas. Mana pelayanan yang memang harus tetap berjalan, itu yang kami upayakan untuk dipertahankan,” ujarnya.
DP2KB juga membuka peluang kerja sama dengan fasilitas kesehatan, organisasi profesi, dan sektor swasta untuk mempertahankan akses pelayanan. Namun, Deasy menegaskan bahwa dukungan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR tidak dapat menggantikan pembiayaan pemerintah sepenuhnya.
“Kami tidak bisa hanya bergantung pada CSR. Tetapi kalau ada peluang kolaborasi yang memang memungkinkan dan sesuai aturan, tentu akan kami optimalkan,” katanya.
Deasy memastikan pelayanan KB tetap menjadi bagian penting dari tugas DP2KB, terutama bagi masyarakat yang menghadapi keterbatasan ekonomi maupun kendala akses ke fasilitas kesehatan.
“Pelayanan KB tetap menjadi bagian penting dari fungsi kami. Jadi bagaimana pelayanan itu bisa tetap diberikan dengan kondisi anggaran yang ada, itu yang terus kami upayakan,” tegasnya.
Riska juga menilai CSR tidak dapat menjadi satu-satunya tumpuan karena organisasi perangkat daerah lain turut membutuhkan dukungan serupa.
“Sepintar-pintarnya kepala dinas mencari solusi. Kalau terus-menerus mengandalkan CSR juga sulit. Semua OPD pasti sama-sama membutuhkan bantuan CSR,” jelasnya.
Untuk membantu keberlanjutan program, Riska menyatakan akan mengupayakan tambahan anggaran sekitar Rp1,5 miliar melalui pokok-pokok pikiran DPRD. Pernyataan itu masih berupa rencana penganggaran.
“Insyaallah nanti akan saya titipkan anggaran di DP2KB untuk menambah, biar programnya bisa berjalan. Meskipun tidak banyak, sekitar Rp1,5 miliar,” ungkapnya. (adv)