BRAVO13.ID, Samarinda – Program pencegahan stunting di Samarinda menyasar 2.790 balita dan 154 ibu hamil melalui 89 Posyandu di delapan kelurahan. Di tengah pelaksanaan program tersebut, Sekretaris Komisi IV DPRD Samarinda Riska Wahyuningsih menyebut honor kader yang bekerja di tingkat masyarakat tidak lagi tersedia.

Program itu melibatkan kader PKK dan Posyandu bersama puskesmas, Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), serta perangkat daerah terkait. Namun, keterangan resmi Pemkot mengenai peluncuran program belum memuat rincian honor maupun dukungan operasional bagi kader.

“Sekarang kader Posyandu, kader stunting, dan kader lainnya menjadi satu, tetapi honornya sudah tidak ada lagi. Padahal mereka mengurus banyak data,” kata Riska.

Menurut Riska, kader berperan dalam pendataan, pelayanan Posyandu, dan edukasi keluarga. Ia menilai kegiatan lapangan tetap membutuhkan dukungan biaya agar dapat berjalan.

“Kalau anggarannya tidak ada, ya susah. Orang mau jalan saja butuh bensin,” ujarnya.

Dua program yang dijalankan Pemkot adalah Gerakan Menyikat Gigi Bersama Ibu dan Anak (GARASI ANAK) serta Gerakan Sayang Kekanakan (GASAKKAN). Keduanya diluncurkan pada 9 September 2026 dan dijadwalkan berlangsung hingga Desember 2026.

GARASI ANAK mengintegrasikan edukasi dan pelayanan kesehatan gigi ke Posyandu, termasuk deteksi dini, praktik menyikat gigi, dan penguatan kapasitas kader. Sementara GASAKKAN berfokus pada pendampingan ibu dan anak melalui edukasi ASI eksklusif, kesehatan reproduksi, serta pelayanan bagi bayi dan ibu hamil.

Berdasarkan keterangan resmi Pemkot Samarinda, program tersebut dijalankan di Kelurahan Tenun, Baqa, Sidodamai, Sempaja Utara, Teluk Lerong Ulu, Loa Buah, Temindung Permai, dan Pasar Pagi.

Riska juga merujuk data 2026 yang mencatat 3.298 keluarga masuk kategori Keluarga Berisiko Stunting. Dari 1.666 balita yang telah diukur, sebanyak 436 teridentifikasi mengalami stunting.

Angka 436 tersebut merujuk pada balita dalam kelompok yang telah menjalani pengukuran, bukan disebut sebagai keseluruhan kasus di Samarinda. Pemkot sebelumnya melaporkan prevalensi stunting tingkat kota sebesar 17,13 persen pada 2025, turun dari 20,3 persen pada 2024. Kedua data tersebut memiliki periode dan cakupan berbeda sehingga tidak dapat disamakan.

Riska mengatakan Komisi IV akan mendorong penguatan program yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam pembahasan APBD 2027. Rencana itu mencakup program penanganan stunting dan Gerakan Orang Tua Asuh melalui pokok-pokok pikiran DPRD.

“Untuk APBD 2027, kalau boleh janji, kami pastikan semua program yang berhubungan langsung dengan masyarakat itu kita prioritaskan,” katanya.

Pernyataan tersebut masih berupa rencana dalam pembahasan APBD 2027 dan belum menjadi alokasi anggaran yang disahkan. (adv)