BRAVO13.ID, Samarinda — DPRD Samarinda mendorong edukasi keluarga berencana dimulai sejak calon pengantin karena sosialisasi melalui posyandu dinilai belum cukup meningkatkan kesediaan masyarakat mengikuti program KB.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan menjaring peserta Keluarga Berencana (KB) masih menjadi pekerjaan rumah. Sosialisasi yang telah dilakukan melalui posyandu, menurutnya, belum otomatis membuat masyarakat menggunakan kontrasepsi.
“Menjaring orang yang mau ber-KB juga susah. Walaupun kita sosialisasi di tiap posyandu, belum tentu orang mau ber-KB,” ujar Puji, Rabu (19/8/2026).
Menurut Puji, pendekatan sosialisasi perlu diperluas dengan menyasar pasangan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Calon pengantin atau catin dinilai menjadi kelompok strategis untuk mendapatkan informasi mengenai perencanaan kehamilan, pengaturan jarak kelahiran, dan pilihan kontrasepsi.
“Harusnya mulai dari saat catin. Nanti ke posyandu, saat ke puskesmas, saat menikah, itu sudah harus disosialisasikan,” jelasnya.
Puji menilai edukasi tidak seharusnya berhenti pada satu tahapan. Informasi yang diberikan kepada calon pengantin perlu dilanjutkan melalui layanan puskesmas dan posyandu setelah pasangan menikah.
Pola tersebut diharapkan membuat pasangan mendapatkan informasi secara bertahap sebelum menentukan pilihan sesuai kondisi dan kebutuhan keluarga. Masyarakat juga perlu diberikan penjelasan mengenai beragam metode kontrasepsi, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.
Dengan informasi yang memadai, keputusan mengikuti program KB tidak hanya dibuat setelah pasangan menghadapi persoalan dalam merencanakan kehamilan. Pemahaman dapat dibangun lebih awal agar pasangan mempunyai pertimbangan ketika menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran.
Puji menekankan KB tidak semata-mata berkaitan dengan penggunaan alat kontrasepsi. Program tersebut juga mencakup perencanaan keluarga secara lebih utuh, termasuk kesiapan pasangan dalam membangun rumah tangga dan memenuhi kebutuhan anak.
Selain penguatan edukasi, Puji menyinggung pelaksanaan program KB gratis. Menurutnya, dukungan program tersebut berasal dari pemerintah pusat melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), sedangkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Samarinda menjadi pelaksana di daerah.
“Program KB gratis itu berasal dari pemerintah pusat melalui BKKBN. Di daerah, DP2KB berperan sebagai pelaksana,” katanya.
Mengenai kemungkinan dukungan anggaran melalui pokok-pokok pikiran DPRD, Puji mengatakan pengalokasiannya harus tetap mempertimbangkan skala prioritas. Pemerintah dan DPRD menerima banyak usulan masyarakat, mulai dari pembangunan sekolah hingga perbaikan fasilitas umum.
“Seandainya saya bisa. Karena sekarang prioritasnya yang mana? Banyak betul yang minta,” tuturnya.
Karena itu, peningkatan kepesertaan KB dinilai tidak dapat hanya bergantung pada penambahan anggaran. Saluran pelayanan yang telah tersedia, mulai dari pembinaan calon pengantin, puskesmas, hingga posyandu, perlu dioptimalkan untuk memberikan informasi secara berkelanjutan kepada masyarakat. (adv)