BRAVO13.ID, Samarinda – DPRD Kota Samarinda meminta Pemkot menyesuaikan proses perizinan dan pengawasan tempat usaha dengan kapasitas jalan, parkir, drainase, serta lingkungan agar pertumbuhan bisnis tidak menimbulkan masalah baru bagi masyarakat.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan bertambahnya tempat usaha akan meningkatkan aktivitas di kawasan sekitarnya. Karena itu, kesiapan sarana pendukung harus diperhitungkan sejak awal.
“Jangan hanya tempat usahanya yang dibangun, tetapi kebutuhan pendukungnya juga harus diperhitungkan. Jalan, parkir, dan lingkungan sekitarnya harus mampu menampung aktivitas yang muncul,” ujar Deni, Rabu (26/8/2026).
Menurut Deni, persoalan di sekitar tempat usaha tidak selalu semata-mata dipicu aktivitas bisnis. Masalah juga dapat muncul ketika akses jalan, area parkir, drainase, dan fasilitas pendukung lainnya belum disiapkan secara memadai.
Ia meminta Pemkot memetakan kawasan yang mengalami pertumbuhan aktivitas usaha cukup pesat. Hasil pemetaan tersebut dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam proses perizinan dan pengawasan sesuai daya tampung setiap kawasan.
Dengan demikian, perkembangan tempat usaha dapat diselaraskan dengan kondisi infrastruktur dan tata ruang di sekitarnya.
“Kalau kawasan memang sudah padat, tentu harus ada perhitungan. Jangan sampai setelah usaha berjalan baru muncul persoalan dan masyarakat yang akhirnya menanggung dampaknya,” katanya.
Deni juga mengingatkan pelaku usaha agar mematuhi ketentuan tata ruang. Pertumbuhan bisnis, menurutnya, tetap perlu didukung karena dapat menggerakkan perekonomian dan memberikan kontribusi kepada daerah.
Namun, dukungan terhadap investasi harus berjalan bersama penataan kawasan. Pemerintah perlu memastikan aktivitas usaha tidak menambah beban infrastruktur maupun memunculkan gangguan baru bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.
Ia pun meminta organisasi perangkat daerah terkait memperkuat koordinasi dalam mengawasi perkembangan tempat usaha, terutama di kawasan dengan aktivitas ekonomi yang tumbuh cepat.
“Investasi dan usaha kita dukung, tetapi harus tertata. Pemerintah harus memastikan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan kemampuan kawasan,” pungkasnya. (adv)