BRAVO13.ID, Samarinda – Sekitar 26 hektare kawasan yang dikategorikan kumuh masih membutuhkan penataan di Samarinda. DPRD menyebut peta jalan telah tersedia, tetapi pelaksanaannya terkendala kemampuan fiskal pemerintah kota.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan Pemkot telah menyusun perencanaan dan menentukan sejumlah wilayah prioritas. Pagu indikatif untuk program tersebut juga disebut telah dimunculkan.
Namun, tersedianya perencanaan belum menjamin seluruh program dapat langsung dijalankan. Pelaksanaannya masih harus menyesuaikan kemampuan anggaran daerah.
“Rencana pengurangan kawasan kumuh itu sekarang tinggal didukung kemampuan fiskal saja. Perencanaan sudah ada, pagu indikatif juga sudah dimunculkan, tinggal melihat kemampuan anggaran untuk pelaksanaannya,” kata Deni, Sabtu (12/9/2026).
Menurut Deni, penataan kawasan yang dikategorikan kumuh sebelumnya telah dilakukan di sejumlah lokasi. Di antaranya kawasan Jalan Dr Soetomo dan Jalan Damai yang mendapat dukungan pendanaan dari pemerintah pusat.
Program tersebut perlu dilanjutkan karena penataan permukiman berkaitan langsung dengan kondisi lingkungan dan kualitas hidup masyarakat. Namun, keterbatasan fiskal membuat pemerintah harus menentukan prioritas pelaksanaan secara bertahap.
Deni menyebut Kampung Baqa di Samarinda Seberang dan Kampung Tenun termasuk dalam rencana penataan berikutnya. Kendati demikian, realisasinya masih bergantung pada ketersediaan anggaran.
Ia belum menyampaikan jadwal pelaksanaan maupun besaran biaya yang dibutuhkan untuk menata kedua kawasan tersebut. Karena itu, masuknya suatu wilayah dalam daftar perencanaan belum dapat dipahami sebagai kepastian bahwa pekerjaan akan segera dimulai.
DPRD berharap Pemkot tetap mempertahankan program pengurangan kawasan kumuh sebagai salah satu prioritas pembangunan. Pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kemampuan anggaran tanpa menghentikan penataan yang telah direncanakan.
“Kami ingin program pengentasan kawasan kumuh ini berjalan masif. Tetapi sampai hari ini kemampuan fiskal masih menjadi kendala,” pungkas Deni. (adv)