BRAVO13.ID, Samarinda – Komisi II DPRD Kota Samarinda meminta 59 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang disiapkan di daerah tersebut tidak membuka usaha yang berhadapan langsung dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.

Koperasi Merah Putih justru diusulkan mengisi sektor vital yang masih dibutuhkan masyarakat. Salah satunya menjadi pangkalan atau penyalur resmi LPG subsidi 3 kilogram.

Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, mengatakan Pemerintah Kota Samarinda perlu menentukan arah usaha setiap koperasi sejak awal agar keberadaannya tidak mengambil pasar dari usaha masyarakat yang telah berjalan.

Menurutnya, jenis usaha yang sudah banyak dijalankan warga, seperti ritel dan apotek, sebaiknya tidak menjadi pilihan utama Koperasi Merah Putih.

“Koperasi kalau bisa diarahkan menjadi pangkalan atau penyalur resmi LPG 3 kilogram. Jadi, distribusinya bisa langsung menyentuh tingkat RT dan warga semakin mudah mendapatkan gas,” kata Iswandi.

Gagasan tersebut muncul karena pasokan dan kelangkaan LPG 3 kilogram masih menjadi keluhan masyarakat. Iswandi berharap keberadaan koperasi di tingkat kelurahan dapat mendekatkan akses warga terhadap LPG bersubsidi.

Keterlibatan koperasi dalam distribusi juga diharapkan membantu menjaga harga LPG 3 kilogram tetap sesuai ketentuan dan penyalurannya tepat sasaran.

Namun, gagasan menjadikan koperasi sebagai pangkalan atau penyalur LPG tersebut masih berupa usulan DPRD. Pemkot Samarinda diminta menyiapkan konsep bisnis dan mekanismenya secara terukur.

Konsorsium Antarkoperasi Diusulkan

Selain bergerak pada sektor yang dibutuhkan warga, Iswandi menyarankan 59 Koperasi Merah Putih di Samarinda membangun konsorsium atau kerja sama antarkoperasi.

Menurutnya, penggabungan sumber daya dapat memberikan kekuatan usaha yang lebih besar dibandingkan apabila setiap koperasi berjalan sendiri.

Ia mencontohkan, apabila masing-masing koperasi memperoleh modal sekitar Rp3 miliar, kerja sama antarkoperasi dapat membuka peluang untuk mengembangkan usaha dengan skala lebih besar.

“Kalau bergabung dalam konsorsium, kekuatannya menjadi sangat besar. Ke depan, mereka bahkan bisa membangun fasilitas stasiun pengisian LPG sendiri,” jelasnya.

Pembangunan fasilitas pengisian LPG tersebut masih berupa gagasan jangka panjang. Sementara besaran, sumber, dan mekanisme modal koperasi perlu ditetapkan melalui kebijakan yang berlaku.

Iswandi mengingatkan agar pembentukan Koperasi Merah Putih tidak berhenti sebagai kegiatan administratif atau seremonial. Keberadaan koperasi harus memberikan manfaat ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat.

“Jangan hanya menjadi program formalitas. Kunci utamanya adalah koperasi ini benar-benar membawa manfaat, baik mengurai masalah LPG subsidi maupun menggerakkan ekonomi warga di tingkat kelurahan,” pungkasnya. (adv)