BRAVO13.ID, Samarinda - Komisi IV DPRD Kota Samarinda meminta Pemerintah Kota Samarinda menambah anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk memperbaiki kantor serta balai penyuluhan keluarga berencana di tingkat kecamatan.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti mengatakan, sejumlah fasilitas pelayanan DP2KB membutuhkan perbaikan. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian dalam pembahasan APBD Perubahan 2026 maupun APBD 2027.
Menurut Puji, kantor utama DP2KB telah berusia cukup lama dan mengalami kerusakan pada sejumlah bagian bangunan. Kondisi serupa juga ditemukan pada balai penyuluhan KB yang tersebar di 10 kecamatan.
Namun, ia belum merinci tingkat kerusakan pada masing-masing bangunan maupun besaran biaya yang dibutuhkan untuk perbaikannya.
Puji mengatakan pagu anggaran DP2KB dalam APBD murni 2026 berada di kisaran Rp10 miliar. Menurut dia, anggaran tersebut belum cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan program serta pembenahan sarana pelayanan.
“Dengan alokasi sekitar Rp10 miliar, anggaran ini belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan program maupun peningkatan sarana dan prasarana pelayanan,” kata Puji, Minggu, 12 Juli 2026.
Ia menyebut sebagian anggaran masih digunakan untuk belanja pegawai, tunjangan, dan kebutuhan administrasi. Kondisi itu dinilai membuat ruang anggaran untuk pengembangan program dan perbaikan fasilitas menjadi terbatas.
Menurut Puji, sejumlah kegiatan DP2KB juga masih bergantung pada Dana Alokasi Khusus dari pemerintah pusat.
“Akibatnya, pelaksanaan sejumlah program prioritas masih sangat bergantung pada dukungan Dana Alokasi Khusus,” ujarnya.
Ketergantungan tersebut, lanjut dia, dapat memengaruhi keberlanjutan program apabila alokasi dari pemerintah pusat mengalami perubahan.
Puji mencontohkan Gerakan Orang Tua Mengantar Anak Sekolah atau Gemas sebagai salah satu kegiatan yang membutuhkan dukungan anggaran berkelanjutan. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak dan memperkuat ketahanan keluarga.
Di tengah keterbatasan anggaran, Komisi IV tetap mengapresiasi pegawai dan kader DP2KB di tingkat kecamatan maupun kelurahan yang dinilai masih mampu menjalankan pelayanan kepada masyarakat.
Meski demikian, Puji menilai pelayanan tidak dapat terus bergantung pada upaya pegawai tanpa diikuti perbaikan sarana dan dukungan pembiayaan yang memadai.
Ia mengatakan keberadaan balai penyuluhan penting untuk mendukung pelayanan keluarga berencana berbasis wilayah. Fasilitas tersebut juga dibutuhkan untuk mendukung pengembangan Kampung KB dan pengelolaan data keluarga di tingkat kecamatan.
Karena itu, Komisi IV meminta pemerintah kota memetakan kondisi seluruh fasilitas DP2KB, menyusun skala prioritas perbaikan, dan menghitung kebutuhan anggarannya secara terperinci.
Puji berharap tambahan anggaran tidak hanya digunakan untuk kegiatan rutin, tetapi juga diarahkan pada perbaikan fasilitas yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat. (adv)