BRAVO13.ID, Samarinda – Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, meminta PT PLN menyampaikan informasi mengenai pemadaman listrik secara lebih cepat, terbuka, dan mudah dipahami masyarakat.
Menurutnya, pelanggan perlu mengetahui wilayah terdampak, penyebab pemadaman, jadwal pekerjaan, serta perkiraan waktu pemulihan agar dapat mempersiapkan kebutuhan selama aliran listrik terhenti.
Permintaan tersebut disampaikan setelah Komisi I DPRD Samarinda menggelar rapat dengar pendapat bersama PLN untuk membahas gangguan kelistrikan yang dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah kota.
Dalam rapat itu, PLN disebut menjelaskan bahwa sebagian pemadaman berkaitan dengan pekerjaan perbaikan dan pemeliharaan sistem kelistrikan. Langkah tersebut dilakukan untuk memulihkan sekaligus menjaga keandalan jaringan.
Samri menilai penjelasan mengenai pekerjaan tersebut harus disampaikan kepada masyarakat sejak awal melalui saluran resmi PLN.
“Yang kami harapkan ke depan, PLN bisa lebih terbuka dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kalau sejak awal masyarakat mengetahui alasan dan jadwal pemadaman, tentu tidak akan muncul banyak spekulasi,” ujar Samri, Jumat, 10 Juli 2026.
Menurutnya, pemadaman tanpa informasi yang memadai dapat mengganggu aktivitas rumah tangga, pelayanan publik, usaha, serta kegiatan masyarakat lainnya.
Karena itu, pemberitahuan tidak cukup hanya menyebut adanya gangguan. PLN juga perlu menjelaskan apakah pemadaman bersifat terencana atau terjadi secara mendadak akibat kerusakan jaringan.
Untuk pemadaman terencana, informasi sebaiknya disampaikan sebelum pekerjaan dilakukan. Pemberitahuan perlu mencantumkan wilayah, waktu mulai, perkiraan durasi, dan jenis pekerjaan yang dilakukan.
Sementara untuk gangguan mendadak, Samri meminta PLN memberikan perkembangan penanganan secara berkala hingga aliran listrik kembali normal.
Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan bagian dari kualitas pelayanan kepada pelanggan.
“Pelayanan bukan hanya soal listrik kembali menyala, tetapi juga bagaimana masyarakat mendapat kepastian selama proses penanganan berlangsung,” katanya.
Samri mendorong PLN mengoptimalkan kanal komunikasi resmi, mulai dari aplikasi pelayanan, media sosial, layanan pengaduan, hingga koordinasi dengan pemerintah daerah dan perangkat kewilayahan.
Informasi yang konsisten diperlukan agar masyarakat tidak memperoleh penjelasan yang berbeda-beda mengenai penyebab maupun durasi pemadaman.
Dalam rapat tersebut, PLN juga disebut menyampaikan permohonan maaf atas gangguan dan ketidaknyamanan yang dialami pelanggan selama proses perbaikan berlangsung.
PLN menargetkan kondisi sistem kelistrikan kembali normal pada pertengahan Juli. Namun, perkembangan terbaru mengenai pencapaian target tersebut masih perlu dipastikan kembali kepada PLN.
Samri mengatakan Komisi I akan memantau proses penanganan dan meminta penjelasan apabila gangguan masih berlangsung melewati target yang telah disampaikan.
“DPRD akan terus melakukan pengawasan agar proses perbaikan berjalan sesuai target dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” ujarnya.
Ia berharap koordinasi antara PLN, Pemkot Samarinda, dan penyelenggara layanan publik diperkuat. Koordinasi tersebut diperlukan karena gangguan listrik dapat berdampak pada layanan lain, termasuk distribusi air, komunikasi, dan kegiatan ekonomi.
Samri menegaskan masyarakat tidak hanya membutuhkan pemulihan pasokan listrik, tetapi juga kepastian informasi selama gangguan berlangsung. (adv)