BRAVO13.ID, Samarinda - Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, mengusulkan agar urusan pariwisata dan ekonomi kreatif dikelola oleh organisasi perangkat daerah tersendiri, terpisah dari bidang kepemudaan dan olahraga.
Usulan tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat Komisi II bersama Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Samarinda yang membahas realisasi anggaran 2026 serta rencana kerja tahun 2027.
Menurut Iswandi, penggabungan urusan kepemudaan, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif dalam satu dinas membuat setiap bidang harus berbagi perhatian, sumber daya, dan anggaran.
“Rekomendasi kami dari hasil pertemuan adalah mendorong agar pariwisata dan ekonomi kreatif dipisahkan dari urusan pemuda dan olahraga. Selama ini semuanya digabung sehingga pengelolaannya dinilai belum fokus,” ujar Iswandi.
Ia menilai sektor pariwisata dan ekonomi kreatif membutuhkan perencanaan yang lebih khusus, mulai dari pengembangan destinasi, promosi, penyelenggaraan kegiatan, hingga pendampingan pelaku usaha kreatif.
Namun, pembentukan dinas baru masih berupa usulan. Pemerintah Kota Samarinda perlu melakukan kajian kelembagaan, menghitung kebutuhan anggaran dan pegawai, serta menyesuaikannya dengan ketentuan mengenai organisasi perangkat daerah.
Iswandi mengatakan usulan tersebut bukan sekadar menambah struktur birokrasi. Pemisahan dinas, menurutnya, harus dapat meningkatkan kualitas program, pelayanan, dan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah.
“Pemerintah kota mendorong pengembangan pariwisata dan membangun sejumlah destinasi, tetapi dukungan anggaran untuk pengelolaannya masih perlu diperkuat,” katanya.
Ia belum merinci besaran anggaran yang secara khusus dialokasikan untuk bidang pariwisata dan ekonomi kreatif pada 2026. Data tersebut diperlukan untuk menilai apakah persoalannya benar-benar terletak pada keterbatasan anggaran, pembagian program, atau kapasitas pengelolaan.
Realisasi PAD Lebih dari Separuh Target
Dalam rapat tersebut, Disporapar disebut memiliki target pendapatan asli daerah sekitar Rp1,4 miliar pada 2026.
Hingga pertengahan tahun, realisasi penerimaan mencapai sekitar Rp750 juta atau 53,6 persen dari target.
Iswandi menilai capaian tersebut menunjukkan masih terdapat potensi penerimaan yang dapat dikembangkan. Namun, penerimaan itu berasal dari berbagai unit dan aset yang dikelola Disporapar, sehingga belum dapat dianggap seluruhnya sebagai kontribusi sektor pariwisata.
Komisi II meminta Disporapar merinci sumber pendapatan berdasarkan bidang, fasilitas, dan jenis layanan. Perincian tersebut diperlukan untuk mengetahui sektor yang paling produktif dan program yang masih membutuhkan perbaikan.
Menurut Iswandi, optimalisasi PAD tidak boleh hanya diarahkan pada penambahan tarif. Pemerintah juga harus meningkatkan kualitas layanan, daya tarik destinasi, kalender kegiatan, promosi, dan kemudahan bagi masyarakat maupun wisatawan.
“Potensi pariwisata Samarinda sebenarnya besar, tetapi pengelolaannya perlu lebih fokus dan terencana,” ujarnya.
Perlu Kajian Kelembagaan
Iswandi mengatakan Komisi II akan mendorong Pemkot mengkaji kemungkinan perubahan struktur kelembagaan.
Kajian tersebut harus menjelaskan manfaat pembentukan dinas baru, kebutuhan anggaran, jumlah pegawai, pembagian aset, serta koordinasi dengan perangkat daerah lainnya.
Ia mengingatkan pemisahan organisasi tidak akan otomatis meningkatkan PAD apabila tidak disertai program, sumber daya manusia, dan target kinerja yang terukur.
Menurutnya, tujuan utama perubahan kelembagaan harus memastikan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif mendapat perhatian yang sebanding dengan potensinya.
“Kelembagaan yang lebih fokus diharapkan dapat mempercepat pengembangan destinasi, memperkuat pelaku ekonomi kreatif, dan meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” tutup Iswandi. (adv)