BRAVO13.ID, Samarinda – Anggota DPRD Samarinda, Joha Fajal, meminta PT PLN dan Perumdam Tirta Kencana memperkuat koordinasi untuk mengantisipasi gangguan layanan air bersih ketika pasokan listrik terhenti.
Menurut Joha, pihaknya menerima keluhan masyarakat mengenai aliran air yang tersendat atau berhenti setelah operasional instalasi pengolahan air terganggu akibat pemadaman listrik.
“Salah satu permasalahan yang dikeluhkan masyarakat terkait layanan PDAM adalah suplai air yang tersendat. Salah satu penyebabnya karena listrik PLN sering padam sehingga operasional ikut terganggu,” ujar Joha, Jumat, 3 Juli 2026.
Joha mengatakan pasokan listrik yang stabil dibutuhkan untuk menjalankan pompa dan fasilitas produksi air. Ketika listrik terputus, proses produksi maupun distribusi disebut tidak dapat berjalan secara normal.
Namun, ia belum merinci instalasi pengolahan air, wilayah pelayanan, serta jumlah pelanggan yang terdampak dalam setiap kejadian.
Data tersebut perlu disampaikan oleh Perumdam Tirta Kencana untuk memastikan besarnya dampak pemadaman terhadap pelayanan air bersih.
Kapasitas Listrik Cadangan Disorot
Joha mengatakan Perumdam telah memiliki generator sebagai sumber listrik cadangan. Namun, berdasarkan informasi yang diterimanya, kapasitas peralatan tersebut belum mampu mendukung seluruh kebutuhan operasional ketika pasokan utama terputus.
Kondisi itu membuat sebagian proses produksi dan distribusi air tetap terganggu selama pemadaman berlangsung.
Meski demikian, kapasitas genset, fasilitas yang dapat dioperasikan, serta kebutuhan daya pada setiap instalasi belum dijelaskan dalam keterangannya.
Joha meminta Perumdam melakukan pemetaan terhadap instalasi yang paling rentan terdampak. Pemetaan dapat menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan peningkatan daya cadangan maupun perbaikan sistem kelistrikan.
Menurutnya, penyediaan sumber listrik cadangan penting karena air bersih merupakan layanan dasar yang harus tetap dijaga dalam kondisi darurat.
PLN Diminta Beri Kepastian Informasi
Selain meminta penguatan sistem cadangan, Joha mendorong PLN menyampaikan informasi secara terbuka ketika terjadi gangguan.
Informasi tersebut setidaknya mencakup lokasi yang terdampak, penyebab pemadaman, proses penanganan, dan perkiraan waktu pemulihan.
“Semestinya harus ada target. Kalau memang ada kerusakan, sampaikan target perbaikannya sampai kapan selesai agar masyarakat mendapat kepastian,” katanya.
Menurut Joha, informasi yang cepat diperlukan agar masyarakat dan penyedia layanan publik dapat melakukan langkah antisipasi.
Perumdam, misalnya, dapat mengatur produksi, mengoptimalkan reservoir, atau mengumumkan potensi gangguan distribusi kepada pelanggan sebelum persediaan air berkurang.
“Masyarakat membutuhkan penjelasan yang jelas. Kerusakannya di mana dan apa penyebabnya sehingga tidak menimbulkan berbagai asumsi,” tegasnya.
Joha menilai mekanisme pemberitahuan antara PLN dan Perumdam juga harus diperjelas. Apabila terdapat pemeliharaan terencana, informasi sebaiknya diberikan lebih awal agar operasional produksi air dapat disesuaikan.
Untuk gangguan yang terjadi mendadak, kedua perusahaan pelayanan publik tersebut diminta memiliki jalur komunikasi khusus agar dampaknya kepada pelanggan dapat segera diumumkan.
Layanan Dasar Saling Bergantung
Joha mengatakan persoalan tersebut menunjukkan layanan air bersih sangat bergantung pada kestabilan listrik.
Karena itu, penanganannya tidak cukup dilakukan secara terpisah oleh masing-masing perusahaan. Pemerintah kota juga perlu memfasilitasi koordinasi dan memastikan terdapat rencana darurat untuk menjaga pelayanan.
Ia meminta evaluasi mencakup frekuensi gangguan listrik, instalasi air yang terdampak, kemampuan sumber daya cadangan, dan waktu yang dibutuhkan hingga distribusi kembali normal.
Hasil evaluasi tersebut dapat menjadi dasar untuk menentukan apakah diperlukan penambahan genset, peningkatan kapasitas daya, jalur listrik khusus, atau skema teknis lainnya.
Joha berharap masyarakat memperoleh kepastian pelayanan dan informasi ketika gangguan terjadi.
“Listrik dan air merupakan kebutuhan dasar. Ketika salah satunya mengalami gangguan, dampaknya langsung dirasakan masyarakat sehingga penanganannya harus cepat dan terkoordinasi,” tutupnya. (adv)