BRAVO13.ID, Samarinda – Realisasi anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda hingga semester pertama 2026 disebut baru mencapai sekitar 21 persen. Sejumlah bidang bahkan dilaporkan belum merealisasikan anggaran kegiatannya.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, meminta Disdikbud mengevaluasi pelaksanaan program agar kegiatan tidak menumpuk menjelang akhir tahun anggaran.
Menurutnya, rendahnya realisasi perlu dilihat berdasarkan perkembangan setiap kegiatan, termasuk tahapan pengadaan, pelaksanaan pekerjaan fisik, serta jadwal pembayaran.
“Hasil evaluasi kami menunjukkan masih ada beberapa bidang yang tingkat serapan anggarannya nol persen. Padahal, anggaran sudah tersedia,” ujar Novan, Sabtu, 4 Juli 2026.
“Kalau belum ada kegiatan yang berjalan, tentu harus segera dievaluasi agar tidak menghambat pelaksanaan program,” lanjutnya.
Novan mengatakan anggaran pendidikan harus dapat diterjemahkan menjadi layanan yang manfaatnya dirasakan sekolah, guru, dan peserta didik. Karena itu, penyerapan anggaran tidak cukup dinilai dari besarnya belanja, tetapi juga dari keluaran setiap program.
Ia meminta Disdikbud menyampaikan penjelasan mengenai kegiatan yang belum berjalan, kendala yang dihadapi, serta jadwal penyelesaiannya hingga akhir 2026.
Menurut Novan, penjelasan tersebut diperlukan untuk membedakan kegiatan yang memang belum memasuki jadwal pelaksanaan dengan program yang mengalami keterlambatan.
Komisi IV juga meminta agar percepatan anggaran tidak mengorbankan kualitas pekerjaan dan kepatuhan terhadap prosedur pengadaan.
“Jangan sampai karena mengejar serapan, pelaksanaannya justru terburu-buru. Yang dibutuhkan adalah kegiatan berjalan tepat waktu dan hasilnya benar-benar bermanfaat,” katanya.
Hindari Penumpukan di Akhir Tahun
Novan mengingatkan pola penyerapan yang terlambat dapat membuat pekerjaan menumpuk pada penghujung tahun.
Kondisi tersebut berpotensi mempersempit waktu pelaksanaan, pengawasan, dan pemeriksaan hasil pekerjaan, terutama pada program yang berkaitan dengan pembangunan atau perbaikan sarana pendidikan.
Karena itu, ia meminta Disdikbud menyusun langkah percepatan berdasarkan tingkat urgensi setiap kegiatan.
Program yang berkaitan dengan keselamatan dan kelayakan sekolah, pemenuhan ruang belajar, fasilitas sanitasi, serta kebutuhan pembelajaran dinilai perlu mendapat perhatian lebih dahulu.
Namun, Novan belum merinci bidang maupun program yang masih mencatat realisasi nol persen. Nilai total anggaran Disdikbud dan jumlah rupiah yang telah terealisasi juga belum disebutkan dalam keterangannya.
Data tersebut diperlukan agar evaluasi tidak hanya bertumpu pada persentase, tetapi juga menunjukkan besarnya anggaran dan jenis program yang belum berjalan.
Rencana Anggaran 2027 Mulai Dibahas
Selain mengevaluasi program 2026, Komisi IV mulai membahas arah rencana kerja Disdikbud untuk tahun anggaran 2027.
Novan meminta penyusunan program berikutnya mempertimbangkan hasil evaluasi tahun berjalan. Kegiatan yang tidak efektif perlu diperbaiki, sedangkan program yang menjawab kebutuhan dasar sekolah harus diprioritaskan.
Menurutnya, perencanaan 2027 tidak boleh hanya menyalin daftar kegiatan tahun sebelumnya tanpa melihat capaian dan kendala pelaksanaan.
Komisi IV akan meminta Disdikbud menjelaskan indikator hasil setiap program, kebutuhan anggaran, lokasi pelaksanaan, serta kelompok masyarakat yang menerima manfaatnya.
“Anggaran pendidikan harus diarahkan pada program yang benar-benar meningkatkan mutu layanan, sarana sekolah, dan kualitas pembelajaran,” katanya.
Novan mengatakan pengawasan akan dilanjutkan hingga akhir tahun untuk memastikan kegiatan Disdikbud berjalan sesuai jadwal.
Ia berharap realisasi anggaran meningkat secara bertahap dan tidak hanya melonjak pada bulan-bulan terakhir tanpa hasil yang dapat diukur.
“Yang kami kawal bukan sekadar persentase serapannya, tetapi apakah program pendidikan terlaksana dan manfaatnya sampai kepada masyarakat,” tutup Novan. (adv)