BRAVO13.ID, Samarinda – Pendapatan dari pengelolaan fasilitas olahraga Kota Samarinda disebut mencapai sekitar Rp757 juta hingga pertengahan 2026. Angka tersebut setara sekitar 47,3 persen dari target pendapatan asli daerah sebesar Rp1,6 miliar pada tahun ini.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mendorong Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata meningkatkan pengelolaan venue agar fasilitas milik pemerintah lebih sering digunakan dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
Menurut Novan, perbaikan sarana tidak hanya diperlukan untuk mendukung kegiatan olahraga. Fasilitas yang memenuhi kebutuhan pengguna juga dapat disewakan untuk pertandingan, latihan, maupun kegiatan lain sesuai ketentuan.
“Kami mendorong venue olahraga yang berpotensi menghasilkan pendapatan asli daerah agar ditingkatkan sarana dan prasarananya,” ujar Novan, Jumat, 3 Juli 2026.
Ia menyebut pembenahan fasilitas sebagai investasi jangka panjang. Namun, peningkatan pendapatan tetap harus diikuti pengelolaan, pemeliharaan, dan pencatatan aset yang baik.
“Setelah dibangun dengan baik, selanjutnya harus dipelihara agar fasilitas tetap dapat digunakan dan menghasilkan pendapatan,” katanya.
Berdasarkan pemaparan yang diterima Komisi IV, unit pelaksana teknis di lingkungan Disporapar mendapat target PAD sekitar Rp1,6 miliar pada 2026.
Hingga pertengahan tahun, realisasinya disebut mencapai kurang lebih Rp757 juta. Pendapatan tersebut berasal dari pemanfaatan sejumlah aset olahraga, termasuk pengelolaan parkir di kawasan GOR Segiri.
“Target PAD pada 2026 sekitar Rp1,6 miliar. Hingga pertengahan tahun realisasinya kurang lebih Rp757 juta,” jelas Novan.
Ia optimistis target tersebut dapat dicapai hingga akhir tahun. Namun, Novan belum merinci proyeksi penerimaan setiap venue maupun periode kegiatan yang biasanya menghasilkan pendapatan terbesar.
Data mengenai biaya operasional dan pemeliharaan juga diperlukan untuk mengetahui kontribusi bersih setiap fasilitas terhadap keuangan daerah.
Kejuaraan Dinilai Bisa Gerakkan Ekonomi
Novan mengatakan fasilitas yang memenuhi standar dapat membuka peluang Samarinda menjadi tuan rumah lebih banyak pertandingan dan kejuaraan.
Kedatangan peserta dan ofisial dari luar daerah dinilainya berpotensi meningkatkan penggunaan hotel, rumah makan, transportasi, serta usaha mikro di sekitar lokasi kegiatan.
“Kalau bisa mendatangkan kegiatan dari luar daerah, perhotelan, kuliner, dan UMKM berpeluang ikut merasakan manfaatnya,” katanya.
Namun, dampak ekonomi tersebut perlu diukur melalui jumlah peserta, lama kunjungan, tingkat hunian, transaksi usaha, dan belanja penyelenggara.
Menurut Novan, pemerintah tidak cukup hanya mengejar pemasukan dari penyewaan venue. Pengelolaan aset juga harus memastikan masyarakat tetap memperoleh akses untuk berolahraga dengan biaya yang terjangkau.
Ia meminta Disporapar memetakan kondisi setiap fasilitas, tingkat penggunaan, kebutuhan perbaikan, potensi pendapatan, dan biaya pemeliharaannya.
Pemetaan itu dapat menjadi dasar menentukan venue yang perlu dibenahi lebih dahulu.
Persiapan Porprov
Dalam pembahasan bersama Disporapar, Komisi IV turut menyinggung persiapan kontingen Samarinda menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur pada November 2026.
Novan mengatakan kebutuhan anggaran untuk pembinaan atlet, persiapan kontingen, dan sarana pendukung akan menjadi perhatian dalam pembahasan perubahan APBD.
Namun, nilai tambahan anggaran yang dibutuhkan belum dijelaskan dalam keterangannya.
Ia meminta setiap usulan dilengkapi rincian kebutuhan, jumlah atlet dan cabang olahraga, target prestasi, serta indikator penggunaan anggaran.
Menurut Novan, dukungan bagi olahraga prestasi dan optimalisasi aset harus berjalan bersamaan. Venue yang terawat dapat digunakan untuk pembinaan atlet sekaligus kegiatan yang menghasilkan penerimaan daerah.
“Fasilitas yang dibangun harus aktif digunakan, terpelihara, dan memberikan manfaat bagi olahraga maupun masyarakat,” tutupnya. (adv)