BRAVO13.ID, Samarinda – Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, meminta Dinas Perhubungan mempercepat pelaksanaan program prioritas setelah realisasi anggarannya disebut masih berada di kisaran 30 persen hingga pertengahan 2026.
Catatan tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat antara Komisi III dan Dishub Samarinda yang membahas realisasi kegiatan Triwulan II 2026 serta rencana program kerja pada 2027.
Deni mengatakan Dishub Samarinda mengelola anggaran sekitar Rp79 miliar pada tahun ini. Berdasarkan pemaparan dalam rapat, realisasi kegiatan dan keuangan hingga pertengahan tahun masih berada di kisaran 30 persen.
“Realisasi anggaran Dishub, baik kegiatan fisik maupun keuangannya, masih sekitar 30 persen,” ujar Deni, Kamis, 9 Juli 2026.
Menurutnya, capaian tersebut perlu menjadi perhatian agar pelaksanaan program tidak menumpuk menjelang akhir tahun anggaran.
Namun, ia memahami sejumlah pekerjaan fisik masih berada dalam tahap persiapan, termasuk penyesuaian lokasi dan penyelesaian proses administratif sebelum kegiatan dilaksanakan.
Beberapa program yang disebut belum berjalan penuh antara lain pembangunan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum. Kegiatan tersebut bersumber dari bantuan keuangan pemerintah maupun usulan pokok-pokok pikiran anggota DPRD.
“Beberapa pekerjaan fisik memang masih dalam tahap persiapan. Namun, ketika seluruh prosesnya selesai, pelaksanaannya harus segera dipercepat,” katanya.
Deni meminta Dishub menyusun jadwal penyelesaian yang jelas untuk setiap kegiatan. Hal itu diperlukan agar perkembangan program dapat dipantau dan tidak hanya dinilai dari besarnya penyerapan anggaran.
Menurutnya, realisasi belanja juga harus sejalan dengan hasil pekerjaan dan manfaat yang diterima masyarakat.
Parkir Berlangganan Diminta Diuji Coba
Selain serapan anggaran, Komisi III membahas rencana penerapan parkir berlangganan di Samarinda.
Deni menilai kebijakan tersebut berpotensi memperbaiki pengelolaan parkir. Namun, penerapannya harus disertai kejelasan wilayah layanan, mekanisme pembayaran, petunjuk teknis, serta standar operasional bagi petugas.
Pemerintah juga harus memastikan masyarakat yang telah membayar parkir berlangganan tidak kembali dikenakan pungutan pada lokasi yang termasuk dalam cakupan layanan.
“Jangan sampai masyarakat sudah membayar parkir berlangganan, tetapi di lapangan masih diminta membayar lagi,” ujarnya.
Ia mengusulkan penerapan awal dilakukan dalam bentuk uji coba di beberapa kawasan. Hasil uji coba dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah teknis sebelum kebijakan diterapkan lebih luas.
Menurut Deni, sistem pembayaran juga perlu dibuat mudah dan tidak membebani masyarakat. Informasi mengenai lokasi, kendaraan yang tercakup, masa berlaku, dan mekanisme pengaduan harus disampaikan secara terbuka.
Penerangan Jalan Turut Disorot
Komisi III juga meminta Dishub memperhatikan kondisi penerangan jalan umum di sejumlah kawasan.
Deni menyebut beberapa ruas yang memerlukan perhatian, antara lain Jalan Pahlawan, Jalan Sutomo, dan Jalan S Parman. Sejumlah tiang serta perangkat penerangan di kawasan tersebut dinilai membutuhkan perbaikan atau peremajaan.
Penerangan di kawasan Jembatan Mahkota II juga diminta segera ditangani karena jalur tersebut memiliki peran penting dalam menghubungkan wilayah Samarinda.
Menurutnya, penerangan yang memadai berkaitan dengan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, terutama pada malam hari.
Dishub diminta melakukan pendataan berdasarkan kondisi lampu, tiang, jaringan listrik, dan tingkat kebutuhan pada setiap ruas sebelum menentukan urutan penanganan.
Transportasi Massal Perlu Disiapkan
Dalam pembahasan yang sama, Deni mendorong Pemkot Samarinda mulai menyusun sistem transportasi umum yang lebih terintegrasi.
Ia menilai pertumbuhan kendaraan pribadi perlu diantisipasi agar tidak memperburuk kemacetan dan kebutuhan ruang parkir pada masa mendatang.
Menurutnya, masyarakat baru akan tertarik beralih dari kendaraan pribadi apabila angkutan umum tersedia dengan rute yang jelas, jadwal yang pasti, tarif terjangkau, serta kondisi kendaraan yang aman dan nyaman.
Karena itu, perencanaan transportasi massal tidak cukup hanya menyediakan armada. Pemerintah perlu menyiapkan rute, halte, konektivitas antarkawasan, skema pembiayaan, dan integrasi dengan kebijakan lalu lintas.
Deni berharap evaluasi semester pertama menjadi dasar bagi Dishub mempercepat program yang tertunda sekaligus memperbaiki perencanaan kegiatan pada 2027.
“Program yang sudah direncanakan harus dipastikan berjalan dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” tutupnya. (adv)