BRAVO13.ID, Samarinda – Penanganan banjir yang disebut berulang kali mengganggu kegiatan di SMP Negeri 24 Samarinda belum memperoleh kepastian. Opsi relokasi dinilai paling ideal, tetapi hingga kini belum tersedia lahan pengganti untuk sekolah tersebut.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mengatakan persoalan SMPN 24 tidak hanya berkaitan dengan kondisi bangunan sekolah. Menurutnya, posisi lahan yang lebih rendah dibandingkan kawasan sekitar membuat sekolah di Jalan Pangeran Suryanata itu rentan tergenang ketika hujan deras.
Karena itu, penanganan tidak cukup dilakukan dengan memperbaiki ruang kelas atau bangunan yang terdampak. Pemerintah perlu mempertimbangkan peninggian elevasi lahan dan penataan kawasan secara menyeluruh.
“Kalau berbicara kelayakan, sebenarnya opsi yang paling ideal adalah relokasi. Namun, persoalannya sampai sekarang belum ada lokasi pengganti yang tersedia,” ujar Novan, Sabtu, 11 Juli 2026.
Novan mengatakan relokasi membutuhkan lahan yang memenuhi kebutuhan pembangunan sekolah, mudah dijangkau peserta didik, serta sesuai dengan tata ruang. Selama lokasi pengganti belum tersedia, pemerintah perlu mengkaji kemungkinan penanganan di kawasan yang digunakan saat ini.
Menurutnya, pembangunan kembali di lokasi lama akan membutuhkan anggaran besar karena pekerjaan tidak hanya menyangkut gedung sekolah.
“Ini bukan hanya soal membangun gedung sekolah. Kawasan lahannya juga harus ditata dan dimaksimalkan agar persoalan banjir bisa diselesaikan,” katanya.
Novan menyebut kemampuan keuangan daerah menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan waktu pelaksanaan program tersebut. Pemkot Samarinda, menurut keterangan yang diterimanya, masih menghadapi kewajiban keuangan sekitar Rp400 miliar.
Kondisi tersebut membuat pemerintah harus menentukan skala prioritas dalam penyusunan program pembangunan.
“Kalau kondisi keuangan daerah sudah lebih longgar, tentu pembangunan yang dianggap prioritas bisa mulai dijalankan kembali,” ujarnya.
Namun, Novan belum dapat memastikan apakah penanganan SMPN 24 akan dimasukkan dalam program pembangunan tahun anggaran 2027.
Usulan kegiatan dan kebutuhan anggarannya masih harus dibahas bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Samarinda serta perangkat daerah terkait. Pembahasan juga perlu menentukan apakah pemerintah akan memilih relokasi atau mempertahankan sekolah di lokasi sekarang dengan penataan menyeluruh.
Novan menilai keputusan tersebut membutuhkan perencanaan teknis dan perhitungan anggaran yang matang. Pemerintah juga harus memastikan penanganan yang dipilih tidak hanya menyelesaikan kerusakan bangunan, tetapi mengurangi risiko genangan kembali.
Menurutnya, renovasi tanpa menangani kondisi lahan berpotensi membuat persoalan yang sama terus berulang.
Karena itu, Komisi IV akan menunggu usulan Disdikbud dalam pembahasan rencana kerja dan anggaran 2027. Kepastian pelaksanaan baru dapat diketahui setelah kebutuhan teknis, lokasi, dan kemampuan fiskal daerah dibahas.
Novan berharap penanganan SMPN 24 tetap masuk dalam perhatian Pemkot Samarinda karena kondisi lingkungan sekolah berkaitan langsung dengan keamanan dan kelancaran proses belajar mengajar. (adv)