BRAVO13.ID, Samarinda - Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, meminta Dinas Perdagangan Kota Samarinda mengevaluasi arah penggunaan anggarannya. Program yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat dinilai perlu mendapat porsi lebih besar dibandingkan kegiatan internal perangkat daerah.
Sorotan tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat mengenai realisasi kegiatan dan keuangan Triwulan II 2026 serta rencana kerja Disdag Samarinda pada 2027.
Iswandi mengatakan, berdasarkan pemaparan dalam rapat, Disdag mengelola anggaran sekitar Rp33,77 miliar pada 2026. Dari jumlah itu, realisasi hingga akhir semester pertama disebut mencapai Rp17,94 miliar atau sekitar 53 persen.
“Anggaran yang tersedia harus lebih banyak diarahkan untuk kepentingan masyarakat, bukan hanya untuk kebutuhan internal OPD,” ujar Iswandi, Selasa, 7 Juli 2026.
Menurutnya, besarnya penyerapan anggaran belum cukup menjadi ukuran keberhasilan. Komisi II juga ingin melihat keluaran program dan manfaat yang diterima pedagang, pengelola pasar, konsumen, serta masyarakat secara umum.
Iswandi mengatakan sejumlah kegiatan yang telah berjalan masih berkaitan dengan operasional dan kebutuhan internal dinas. Karena itu, struktur belanja perlu dikaji agar fungsi pelayanan publik tetap menjadi prioritas.
Ia menyoroti program pengendalian inflasi, termasuk pasar murah dan intervensi pasar, yang disebut mendapat anggaran sekitar Rp200 juta. Berdasarkan pemaparan Disdag, realisasi program tersebut telah mencapai sekitar 97 persen pada semester pertama.
“Program yang menyentuh masyarakat harus menjadi perhatian. Jangan sampai kegiatan internal lebih cepat berjalan dibandingkan program yang manfaatnya langsung dirasakan warga,” katanya.
Iswandi meminta Disdag menjelaskan apakah anggaran program pengendalian harga masih mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan hingga akhir 2026. Terlebih, fluktuasi harga bahan pokok dapat membutuhkan intervensi pemerintah pada waktu tertentu.
Selain pengendalian inflasi, Komisi II meminta program pengelolaan pasar, perlindungan konsumen, pembinaan pedagang, dan peningkatan layanan perdagangan tetap diprioritaskan.
Menurut Iswandi, efisiensi anggaran tidak semestinya mengurangi program yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Kalau harus ada penyesuaian, jangan program yang menyentuh pedagang kecil dan masyarakat yang terlebih dahulu dikurangi,” ujarnya.
Komisi II juga meminta penjelasan mengenai kewajiban pembayaran yang disebut belum seluruhnya diselesaikan oleh Disdag. Berdasarkan informasi yang diterima dalam rapat, pembayaran sekitar Rp570 juta telah dilakukan, sementara masih terdapat kewajiban lain yang perlu dituntaskan.
Namun, nilai keseluruhan, jenis kegiatan, dan sumber anggaran untuk menyelesaikan kewajiban tersebut belum dirinci dalam keterangan yang disampaikan.
Iswandi mengatakan kejelasan diperlukan untuk memastikan penyelesaian pembayaran tidak mengganggu program prioritas pada semester kedua.
Komisi II berencana kembali mengundang Disdag untuk mendalami realisasi anggaran 2026, program yang belum berjalan, serta rancangan kegiatan pada 2027.
Pembahasan lanjutan juga akan menilai kesesuaian antara anggaran, target program, dan manfaat yang diterima masyarakat.
“Anggaran harus disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar keinginan dinas,” pungkas Iswandi. (adv)