BRAVO13.ID, Tenggarong - Setiap kali kapal nelayan bergerak ke laut, ada satu kekhawatiran yang tidak selalu terlihat dari darat: mesin tua yang bisa bermasalah kapan saja.
Kekhawatiran itu mulai berkurang bagi sejumlah nelayan di Kutai Kartanegara. Bantuan mesin, perahu, dan alat tangkap dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) mulai menyentuh kebutuhan kerja nelayan, termasuk di wilayah Anggana.
Rusdiansyah, nelayan asal Desa Handil Terusan, Kecamatan Anggana, menjadi salah satu yang merasakan manfaat tersebut. Ia menyebut bantuan mesin diesel satu silinder berbahan bakar solar yang diterima nelayan di desanya membantu menggantikan mesin lama yang sudah bertahun-tahun digunakan.
“Yang jelas sangat bermanfaat sekali bagi nelayan di desa kami. Karena kemarin mesin kami sudah tua. Jadi kami tidak mengkhawatirkan lagi ada kerusakan di laut,” kata Rusdiansyah, Kamis, 28 Mei 2026.
Menurutnya, bantuan kepada nelayan tidak hanya berupa mesin. Ada pula nelayan yang menerima perahu, mesin penggerak perahu, hingga alat tangkap.
Bagi nelayan, mesin dan alat tangkap merupakan bagian dari sarana kerja harian. Peralatan tersebut digunakan untuk mendukung aktivitas menangkap ikan dan menjaga keberlangsungan penghasilan keluarga.
Namun, setelah kebutuhan alat mulai terbantu, persoalan bahan bakar minyak belakangan menjadi beban serius bagi nelayan.
Rusdiansyah menyebut, harga solar eceran di wilayahnya kini bisa mencapai Rp18 ribu hingga Rp20 ribu per liter. Sebelumnya, solar masih bisa diperoleh pada kisaran Rp12 ribu hingga Rp13 ribu per liter.
Menurutnya, kenaikan harga itu mulai terasa sejak gejolak konflik Iran, Israel, dan Amerika Serikat merebak. Kondisi tersebut berdampak pada harga solar eceran yang dibeli nelayan dari penjual di luar akses resmi, karena pasokan tidak selalu tersedia langsung bagi mereka.
Kenaikan itu membuat biaya operasional ikut bertambah. Rusdiansyah mencontohkan, satu galon solar yang sebelumnya sekitar Rp300 ribu, kini bisa mencapai Rp650 ribu.
Dalam satu hari melaut, jumlah itu bisa habis digunakan.
“Satu galon kemarin Rp300 ribu, sekarang Rp650 ribu. Satu hari habis,” ujarnya.
Di sisi lain, harga jual ikan di pasar tidak selalu mengikuti kenaikan biaya operasional. Rusdiansyah mengatakan, harga ikan cenderung tetap, sehingga selisih biaya melaut harus ditanggung nelayan.
“Solar naik, harga ikan tetap saja begitu,” katanya.
Karena itu, rencana pembangunan SPBU Nelayan di wilayah tersebut menjadi salah satu hal yang ditunggu nelayan Anggana. Rusdiansyah mengatakan, peletakan batu pertama fasilitas tersebut telah dilakukan oleh Bupati Kukar Aulia Rahman Basri.
Ia berharap SPBU Nelayan dapat segera beroperasi agar nelayan memiliki akses BBM yang lebih pasti dan tidak bergantung sepenuhnya pada solar eceran yang harganya mudah berubah dan ketersediaannya tidak selalu terjamin.
“Kalau sudah beroperasi, sangat terbantu,” ucapnya.
Cerita lain datang dari kawasan Danau Melintang, Kecamatan Muara Muntai. Muhammad Yusuf, nelayan setempat, juga menyebut bantuan mesin dan alat tangkap dari pemerintah membantu mengurangi beban nelayan dalam memenuhi sarana kerja.
Menurut Yusuf, bantuan tersebut membuat nelayan tidak sepenuhnya menanggung sendiri kebutuhan alat tangkap. Di kawasan danau, hasil tangkapan tetap bergantung pada musim dan kondisi perairan.
“Alhamdulillah, mengurangi beban untuk pembelian alat tangkap,” kata Yusuf.
Namun, persoalan nelayan di Danau Melintang tidak hanya berkaitan dengan alat tangkap. Saat musim tertentu, terutama ketika air banjir dan hasil tangkapan meningkat, pemasaran menjadi tantangan tersendiri.
Yusuf mengatakan, ikan bisa tersedia banyak, tetapi harga di tingkat nelayan dapat turun karena penyerapan pasar terbatas.
“Tangkapan ada saja, tergantung musim. Kalau musim banjir, susah untuk pemasaran. Ada yang menerima, tapi harganya anjlok,” ujarnya.
Ia menyebut, nelayan di wilayahnya mulai membahas penguatan kelembagaan, termasuk kemungkinan pembentukan koperasi nelayan. Kelembagaan tersebut diharapkan dapat membantu pengelolaan hasil tangkapan, terutama saat produksi meningkat.
Dengan wadah bersama, nelayan dapat mengatur penampungan dan pemasaran hasil tangkapan secara lebih tertata. Yusuf mengatakan, saat ini kelompok nelayan masih berada dalam tahap pembentukan dan pembahasan di tingkat kelompok.
Selain pemasaran, Yusuf juga menyoroti persoalan penangkapan ikan ilegal di kawasan perairan. Menurutnya, praktik tersebut masih menjadi salah satu gangguan terhadap ekosistem dan keberlanjutan hasil tangkapan.
Ia menyebut pemerintah bersama unsur terkait telah beberapa kali turun ke lapangan. Namun, pengawasan di perairan tetap membutuhkan keterlibatan nelayan setempat karena mereka yang setiap hari mengetahui kondisi di lapangan.
Dari Anggana hingga Danau Melintang, nelayan menyampaikan bahwa bantuan mesin dan alat tangkap membantu sebagian kebutuhan kerja mereka.
Di sisi lain, sejumlah persoalan masih muncul dalam aktivitas perikanan, mulai dari akses BBM, pemasaran hasil tangkapan, kelembagaan nelayan, hingga pengawasan terhadap penangkapan ikan ilegal.
Pembangunan SPBU Nelayan di Anggana menjadi salah satu fasilitas yang disebut nelayan dapat membantu mengurangi ketergantungan pada BBM eceran. Sementara di kawasan danau, penguatan kelembagaan nelayan masih menjadi pembahasan untuk menghadapi persoalan pemasaran saat hasil tangkapan meningkat. (*)