BRAVO13.ID, Tenggarong - Sekitar 8 hingga 9 kilometer jalan poros yang menghubungkan Desa Sebelimbingan, Kecamatan Kota Bangun, menuju Desa Tuana Tuha, Kecamatan Kenohan, Kutai Kartanegara, masih dalam kondisi rusak parah. Jalur yang menjadi urat nadi warga pedalaman ini membutuhkan anggaran hingga Rp90 miliar untuk dapat diperbaiki secara menyeluruh.

Kondisi jalan yang rusak tersebut berdampak langsung terhadap mobilitas masyarakat, terutama untuk distribusi bahan pokok dan hasil pertanian. Selain itu, jalur ini juga menjadi akses penghubung antarwilayah, termasuk ke Kutai Barat dan Kutai Timur, serta dilalui aktivitas perusahaan.

Permasalahan ini sebelumnya telah mendapat perhatian DPRD Kutai Kartanegara yang turun langsung meninjau kondisi lapangan pada awal April lalu. Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menyebut kunjungan tersebut merupakan respons atas berbagai keluhan masyarakat, baik yang disampaikan secara langsung maupun melalui media sosial.

“Ini merupakan respon atas berbagai keluhan masyarakat, khususnya dari wilayah Dapil VI,” ujarnya.

Dari hasil peninjauan, diketahui kerusakan jalan terjadi hampir di sepanjang 8 hingga 9 kilometer. Kondisi tersebut dinilai memerlukan langkah penanganan yang tidak bisa dilakukan secara parsial.

Salah satu opsi yang didorong adalah penggunaan skema Multi-Years Agreement (MYA) atau proyek tahun jamak, mengingat besarnya kebutuhan anggaran.

“Kita ingin ada kepastian penanganan. Dengan skema MYA, pembangunan bisa lebih terjamin karena membutuhkan anggaran yang cukup besar,” tegas Ahmad Yani.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kukar, Wiyono, menjelaskan bahwa estimasi biaya perbaikan mencapai sekitar Rp10 miliar per kilometer. Dengan panjang kerusakan yang ada, total anggaran yang dibutuhkan diperkirakan menyentuh Rp90 miliar.

“Memang ada sekitar 8 sampai 9 kilometer jalan yang rusak parah. Untuk penanganannya diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp90 miliar,” jelasnya.

Pemerintah daerah melalui Dinas PU menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti hasil peninjauan tersebut, namun realisasi perbaikan masih bergantung pada skema pembiayaan dan penganggaran yang memungkinkan.

Hingga kini, jalan tersebut masih dalam kondisi rusak dan belum mendapatkan penanganan menyeluruh, meski menjadi jalur vital bagi aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat di wilayah pedalaman Kutai Kartanegara. (*)