BRAVO13.ID, Samarinda - Efisiensi anggaran tengah diberlakukan, namun pembangunan kompleks lembaga legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap dilanjutkan. Proyek yang mencakup gedung DPR, MPR, DPD hingga Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu ditargetkan rampung pada 2027–2028.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan pembangunan kawasan tersebut tidak termasuk dalam kebijakan efisiensi yang saat ini berjalan.
“Pembangunan kompleks lembaga yudikatif dan legislatif tidak termasuk dalam efisiensi. Pembangunan tetap berjalan, jadi tidak perlu ragu,” ujarnya saat peninjauan, Sabtu (11/4/2026).
Di kawasan legislatif, pembangunan direncanakan meliputi lima gedung utama, yakni Gedung Paripurna, DPR, DPD, dan MPR. Gedung Paripurna akan menjadi pusat kegiatan dengan kapasitas hingga 1.579 orang. Saat ini, desain masih dalam tahap penyempurnaan sambil menunggu persetujuan Presiden.
Sementara di kawasan yudikatif, pembangunan dibagi dalam dua paket pekerjaan. Paket pertama mencakup Gedung Mahkamah Agung beserta kawasan pendukung dan Plaza Keadilan. Paket kedua meliputi pembangunan Gedung Mahkamah Konstitusi, kawasan yudisial, serta fasilitas penunjang seperti masjid.
Pembangunan kedua kawasan tersebut juga dilengkapi infrastruktur pendukung, termasuk jalan kawasan sepanjang lebih dari 11 kilometer untuk menghubungkan antarbangunan.
Meski pembangunan tetap berjalan, kebijakan efisiensi anggaran di tingkat nasional sempat memunculkan pertanyaan terhadap kelanjutan proyek-proyek besar di IKN. Namun, proyek kawasan legislatif dan yudikatif ditegaskan sebagai bagian prioritas dalam pembangunan inti pusat pemerintahan.
Selain gedung lembaga negara, penguatan infrastruktur dasar juga terus dilakukan, termasuk pembangunan embung dan kolam retensi serta jaringan air minum yang terintegrasi melalui Multi-Utility Tunnel (MUT) di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Di sisi lain, pembangunan fasilitas pendukung pelayanan publik juga mulai berjalan, salah satunya Kantor Polresta IKN. Proyek ini dibangun di atas lahan sekitar 3,24 hektare dan mencakup gedung utama enam lantai, fasilitas operasional, hingga sarana pendukung seperti masjid dan area olahraga.
Basuki menegaskan seluruh proses pembangunan di kawasan IKN harus berjalan dalam satu komando di bawah Otorita IKN guna menjaga keselarasan perencanaan.
“Saya sampaikan bahwa semua instruksi pembangunan harus satu perintah, satu komando, yaitu dari Otorita IKN,” tegasnya saat peninjauan, Minggu (12/4/2026).
Secara nasional, pemerintah menargetkan pembangunan IKN berjalan bertahap dengan fokus pada penyelesaian kawasan inti pemerintahan. Dengan tetap berlanjutnya proyek legislatif dan yudikatif di tengah efisiensi anggaran, pembangunan pusat kekuasaan negara di IKN kini mulai bergerak dari tahap perencanaan menuju realisasi fisik. (*)