BRAVO13.ID, Tenggarong - Sebanyak 40.776 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tercatat di Kutai Kartanegara. Namun, dari puluhan ribu data itu, pemerintah daerah masih harus memastikan mana yang benar-benar aktif dan mana yang hanya muncul pada momen tertentu.

Dinas Koperasi dan UKM (DiskopUKM) Kukar saat ini tengah melakukan verifikasi dan validasi lapangan sebagai tindak lanjut atensi Bupati Kukar agar setiap organisasi perangkat daerah memiliki data riil sebagai dasar penyusunan kebijakan.

Kepala Bidang Pengembangan UMKM DiskopUKM Kukar, Santi Effendi, menyebutkan jumlah UMKM yang tercatat mencapai 40.776 pelaku usaha. Namun, proses penyaringan masih berjalan karena tidak semuanya aktif berjualan setiap hari. Hingga kini, baru sekitar 1.000 pelaku usaha yang datanya berhasil diperbarui melalui verifikasi ulang.

“Ada yang sifatnya musiman, misalnya aktif saat Ramadan atau di event-event tertentu. Saat ini proses verifikasi sedang berjalan, kami ingin memastikan mana yang benar-benar aktif dan tidak,” kata Santi.

Menurutnya, pendataan ulang dilakukan untuk menjaga akurasi dan menghindari data pelaku usaha yang sudah tidak lagi beroperasi. Verifikasi dilakukan langsung ke lapangan dengan sistem by name by address dan dijadwalkan secara berkala setiap satu hingga dua bulan.

Proses tersebut mencakup seluruh wilayah Kukar yang cukup luas. Di sisi lain, keterbatasan tenaga dan anggaran menjadi tantangan utama. Saat ini, satu hingga dua verifikator harus menangani dua kecamatan sekaligus, sehingga pendataan tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat.

“Karena yang di-update itu seluruh Kukar, tidak mungkin dalam waktu singkat terselesaikan. Untuk menambah tenaga saat ini belum bisa dilakukan karena keterbatasan anggaran. Kita hanya bisa memaksimalkan tenaga yang ada,” ujarnya.

Keterbatasan sumber daya tersebut membuat DiskopUKM belum dapat memastikan target waktu rampungnya verifikasi secara menyeluruh. Meski demikian, pendataan akan terus dilakukan secara bertahap untuk mendapatkan gambaran kondisi UMKM yang benar-benar aktif.

Data yang akurat dinilai menjadi fondasi penting dalam merumuskan program pembinaan, pendampingan, hingga bantuan bagi pelaku UMKM di Kukar, sehingga intervensi pemerintah dapat lebih tepat sasaran sesuai kondisi di lapangan. (*)