BRAVO13.ID, Samarinda - Distribusi pupuk yang selama ini kerap menjadi titik rawan penyelewengan kini dikawal langsung aparat kepolisian. Langkah tersebut menyusul nota kesepahaman antara PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Kepolisian Republik Indonesia untuk mengamankan penyaluran pupuk subsidi dan komersial hingga ke tingkat petani.

Pengawalan distribusi pupuk itu ditegaskan dalam peresmian Proyek Revamping Pabrik Amoniak Kaltim 2 PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) di Bontang, Kamis (29/1/2026), yang dihadiri Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo serta Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud.

Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud menyebut keterlibatan Polri penting untuk memastikan distribusi pupuk berjalan aman dan tepat waktu, terutama bagi petani kecil yang sangat bergantung pada ketersediaan pupuk saat memasuki masa tanam. Menurutnya, gangguan distribusi pupuk berpotensi berdampak langsung pada hasil panen dan stabilitas harga pangan.

Distribusi pupuk selama ini dinilai menjadi salah satu mata rantai yang paling rentan, mulai dari gudang penyangga hingga kios pengecer di daerah. Kerentanan tersebut membuka celah praktik penyelewengan, termasuk permainan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), yang berujung pada keterlambatan pasokan ke petani.

Pengawalan aparat, kata Rudy, diharapkan dapat meminimalkan praktik tersebut sekaligus menjamin kelancaran logistik jalur darat dan perairan, khususnya ke wilayah terpencil. Dengan distribusi yang terjaga, petani diharapkan tidak lagi menghadapi kelangkaan pupuk saat musim tanam berlangsung.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa kerja sama dengan PT Pupuk Indonesia ditujukan untuk memastikan pupuk benar-benar sampai ke petani yang membutuhkan, tepat waktu dan sesuai sasaran. Ia menilai keterlambatan distribusi pupuk bukan sekadar persoalan teknis, tetapi dapat menimbulkan dampak ekonomi yang luas.

Menurut Kapolri, gangguan dalam penyaluran pupuk secara nasional berpotensi menyebabkan kerugian negara dalam skala besar serta memengaruhi ketahanan pangan. Karena itu, pengawasan distribusi pupuk dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.

Sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur dipandang memiliki peran strategis dalam menjaga kemandirian pangan. Pengawalan distribusi pupuk ini menjadi salah satu langkah yang akan diuji efektivitasnya, terutama dalam menutup celah penyelewengan yang selama ini dikeluhkan petani di berbagai daerah. (*)