BRAVO13.ID, Tenggarong - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memilih bersikap hati-hati dalam membuka peluang investasi pusat perbelanjaan dan bioskop. Bagi Kukar, investasi bukan sekadar soal membangun fasilitas baru, melainkan komitmen jangka panjang yang harus memberi keuntungan berimbang bagi daerah dan investor.

Sikap tersebut ditegaskan Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin dalam pertemuannya dengan Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja di Jakarta, Kamis (29/1/2026). Pertemuan itu menjadi bagian dari rangkaian penjajakan investasi sektor ritel modern di Kukar.

Rendi menjelaskan, pembahasan tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan lapangan NWP Property Group ke Tenggarong pada Desember 2025, korespondensi resmi antara investor dan pemerintah daerah, serta rapat lintas organisasi perangkat daerah yang telah digelar awal Januari lalu.

Menurut Rendi, pemerintah daerah tidak ingin investasi yang masuk hanya berumur pendek atau berujung pada kerugian di kemudian hari. Ia menekankan bahwa keputusan investasi harus mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi daerah dalam jangka puluhan tahun.

“Ini bukan bicara satu atau dua tahun. Investasi di Kukar harus tumbuh bersama daerah. Jangan sampai investor yang masuk justru merugi, karena itu juga akan berdampak ke Kukar,” ujarnya.

Ia menambahkan, Pemkab Kukar ingin memastikan setiap investasi mampu menciptakan lapangan kerja berkelanjutan, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah aspek turut dibahas, mulai dari kesiapan daerah, peluang pengembangan kawasan, hingga kendala teknis yang masih perlu diselesaikan. Rendi mengakui, masih terdapat tantangan yang harus diatasi sebelum rencana investasi dapat direalisasikan.

Pemerintah daerah, kata dia, berkomitmen menyiapkan regulasi dan proses perizinan yang jelas agar investasi yang masuk tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari, baik bagi investor maupun bagi daerah.

Pemkab Kukar menyatakan akan terus melanjutkan komunikasi dengan calon investor dan pemangku kepentingan terkait sebelum keputusan akhir mengenai pembangunan pusat perbelanjaan dan bioskop diambil. (*)