BRAVO13.ID, Loa Kulu – Pembangunan daerah tak hanya bergantung pada kebijakan, tapi juga pada seberapa dalam suara masyarakat didengar. Prinsip itu menjadi dasar digelarnya Forum Konsultasi Publik (FKP) oleh Pemerintah Kecamatan Loa Kulu, Rabu (22/10/2025), di Balai Pertemuan Umum Kantor Camat Loa Kulu.

FKP tahun ini diarahkan untuk memperkuat mekanisme partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan, khususnya menjelang penyusunan program kerja kecamatan 2026. Dalam forum tersebut, pemerintah dan masyarakat duduk sejajar, membahas kebutuhan dasar hingga persoalan pelayanan publik yang masih perlu diperbaiki.

“Forum ini bukan formalitas, tapi sarana agar kebijakan yang kami jalankan benar-benar berangkat dari kebutuhan warga,” ujar Camat Loa Kulu, H. Adriansyah, S.H., saat membuka kegiatan. Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses perencanaan.

Kegiatan dihadiri berbagai unsur: perangkat desa, tokoh masyarakat, perwakilan lembaga kemasyarakatan, kepolisian, TNI, serta organisasi masyarakat sipil. Mereka menyampaikan sejumlah usulan konkret, mulai dari perbaikan akses jalan desa, optimalisasi layanan kesehatan, hingga pengembangan ekonomi produktif masyarakat.

Dialog berlangsung terbuka. Beberapa peserta mencatat kendala teknis di lapangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia di tingkat desa dan lambatnya penanganan infrastruktur kecil yang berdampak besar bagi warga.

Perwakilan tokoh masyarakat menilai forum ini memberi ruang bagi warga untuk berbicara langsung tanpa perantara. “Biasanya masukan dari bawah sulit sampai ke atas. Dengan forum ini, kami merasa lebih didengar,” ujarnya.

Camat Adriansyah menegaskan bahwa seluruh masukan akan dirangkum menjadi rekomendasi dan diintegrasikan ke dalam rencana kerja kecamatan. Ia juga mendorong masyarakat ikut mengawal pelaksanaannya. “Aspirasi tak berhenti di forum ini. Kami ingin masyarakat juga aktif memastikan hasilnya bisa dirasakan,” katanya.

FKP Loa Kulu menjadi langkah kecil tapi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan responsif. Di tengah berbagai tantangan pembangunan, ruang dialog seperti ini menjadi fondasi agar keputusan publik benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat. (adv)