BRAVO13.ID, Muara Jawa – Kemandirian pangan di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali menjadi perhatian serius. Melalui kegiatan Sarasehan Ketahanan Pangan dan Tanam Padi Bersama Petani dan Mahasiswa yang digelar di Pendopo Gapoktan Maju Sejahtera, Kelurahan Muara Jawa Ulu, Sabtu (25/10/2025), kolaborasi antara akademisi, pemerintah daerah, dan masyarakat kembali ditegaskan sebagai kunci menghadapi tantangan pangan di Kutai Kartanegara (Kukar).
Anggota Komisi II DPRD Kukar sekaligus Ketua Ikatan Alumni Program Studi Pembangunan Sosial (IKA Pemsos) FISIP Unmul, Rahmat Dermawan, yang menggagas kegiatan tersebut, menilai penguatan sektor pertanian di kawasan penyangga IKN tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan pusat. Menurutnya, ketahanan pangan harus dibangun dari akar, yakni petani.
“Masalah pupuk, alat pertanian, dan infrastruktur sudah terlalu lama jadi keluhan klasik. Karena itu, keberpihakan pada petani harus nyata. Tanpa mereka, siapa yang memberi makan kita setiap hari,” tegas Rahmat di hadapan petani, mahasiswa, dan perwakilan pemerintah daerah.
Ia menyoroti pentingnya regenerasi petani serta penyaluran program bantuan yang lebih tepat sasaran. Rahmat berharap program 100.000 Petani dan Nelayan Produktif yang digagas Pemkab Kukar benar-benar menyentuh wilayah penyangga seperti Muara Jawa dan Samboja. “Petani harus jadi subjek pembangunan, bukan sekadar penonton,” tambahnya.
Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kukar, Muhammad Taufik, dalam kesempatan yang sama memaparkan, dari 20 kecamatan di Kukar, sepuluh di antaranya merupakan sentra penghasil padi. Luas baku sawah saat ini mencapai 17.370 hektare dengan produksi sekitar 120 ribu ton gabah per tahun. Angka itu baru memenuhi 30–40 persen kebutuhan pangan Kalimantan Timur.
“Boro-boro menyiapkan untuk IKN, untuk kebutuhan masyarakat Kaltim saja masih jadi tantangan. Tapi ini peluang besar untuk memperkuat sektor pertanian lokal,” ujarnya.
Sementara Direktur Ketahanan Pangan Otorita IKN, Dr. P. Setia Lenggono, menegaskan bahwa kesiapan daerah penyangga menjadi hal krusial. Ia menyebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 2025, Nusantara resmi akan berstatus ibu kota politik Republik Indonesia pada 2028. “Tidak ada lagi ruang perdebatan. Sekarang fokusnya bagaimana daerah sekitar siap menjadi penyokong kebutuhan pangan,” katanya.
Kegiatan sarasehan diakhiri dengan penanaman padi bersama oleh mahasiswa, dosen, petani, dan pejabat daerah — sebuah gestur sederhana yang menggambarkan kolaborasi nyata antara pengetahuan, kebijakan, dan kerja lapangan.
“Pembangunan IKN tidak boleh hanya soal infrastruktur megah. Pangan adalah urat nadi bangsa, dan itu tumbuh dari tangan petani,” pungkas Rahmat Dermawan. (adv)