BRAVO13.ID, Sangasanga – Kesadaran politik di tingkat akar rumput masih menjadi tantangan besar dalam demokrasi lokal. Banyak warga yang antusias saat pemilu, tapi belum memahami makna partisipasi politik yang sesungguhnya. Karena itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar Sosialisasi Pendidikan Politik Masyarakat di Aula Graha Nusantara, Kecamatan Sangasanga, Rabu (17/9/2025).

Kegiatan ini menjadi forum penting untuk memperkuat pemahaman warga mengenai hak dan kewajiban politik mereka. Sebanyak 50 peserta dari berbagai unsur masyarakat—tokoh pemuda, agama, adat, dan organisasi kemasyarakatan—hadir untuk berdiskusi langsung tentang nilai-nilai demokrasi, etika politik, dan peran pengawasan warga.

Muhammad Suria Irfani, dosen Fisipol Universitas Kutai Kartanegara yang menjadi narasumber utama, menekankan pentingnya literasi politik agar warga tidak sekadar menjadi penonton dalam demokrasi. “Masyarakat yang paham politik akan lebih kritis, tidak mudah terprovokasi, dan bisa menuntut akuntabilitas pemerintah,” ujarnya.

Ia juga menyoroti minimnya ruang dialog publik di tingkat lokal, padahal di sanalah politik praktis paling nyata dirasakan masyarakat. “Demokrasi harus berangkat dari warga. Kalau partisipasi rendah, kualitas pemerintahan juga menurun,” tambahnya.

Sesi berikutnya diisi Yulia Parlina, Koordinator Daerah Akademi Pemilu dan Demokrasi. Ia menguraikan pentingnya pengawasan partisipatif untuk mencegah politik uang dan penyebaran hoaks menjelang pemilu. “Kedaulatan rakyat hanya bermakna kalau rakyatnya aktif. Demokrasi bukan hanya soal memilih, tapi juga mengawal hasil pilihan,” jelasnya.

Diskusi berkembang hangat saat beberapa peserta menyinggung soal keteladanan pejabat publik. Tokoh masyarakat, Mursidi, menilai bahwa generasi muda di Sangasanga perlu didukung agar lebih berani berpendapat tanpa takut tekanan politik. “Anak muda sekarang lebih berani, tapi perlu ruang aman untuk menyampaikan aspirasi,” katanya.

Kegiatan ditutup oleh Kepala Badan Kesbangpol Kukar, Rinda Desianti, yang menegaskan bahwa pendidikan politik adalah pondasi demokrasi berkualitas. Ia berharap kegiatan semacam ini menjadi agenda rutin di tiap kecamatan. “Demokrasi tidak cukup dengan suara. Ia harus dibangun dengan pengetahuan,” ujarnya.

Sosialisasi yang berlangsung hingga siang itu meninggalkan satu pesan kunci: partisipasi masyarakat bukan hanya hak, tapi tanggung jawab bersama untuk menjaga demokrasi tetap hidup dan bermartabat (adv)