BRAVO13.ID, Samboja – Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kecamatan Samboja menghadapi persoalan klasik yang tak asing di era digital: produk banyak, pasar sempit, dan keterbatasan akses teknologi. Di tengah derasnya arus dagang daring, sebagian besar pelaku UMKM masih bertahan dengan cara lama—tanpa kemampuan promosi digital atau strategi penjualan berbasis data.

Kondisi ini menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) yang kini turun langsung ke lapangan. Lewat sosialisasi bertajuk Pemanfaatan Teknologi Digital bagi UMKM untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Kesbangpol berupaya mendorong percepatan transformasi digital sektor usaha rakyat.

Camat Samboja, Damsik, dalam forum yang digelar di Balai Pertemuan Umum Samboja, tak menutupi kendala tersebut. “UMKM di Samboja sangat banyak, tapi kami terkendala dalam proses branding dan penjualannya,” ujarnya, Senin, 29 September 2025.

Data dari Dinas Koperasi dan UKM Kukar menunjukkan, Samboja memiliki ratusan pelaku usaha aktif, mayoritas di bidang kuliner dan kerajinan. Namun, hanya sebagian kecil yang telah memanfaatkan platform digital secara berkelanjutan untuk pemasaran produk.

Sekretaris Badan Kesbangpol Kukar, Sutrisno, yang hadir sebagai pemateri, menekankan pentingnya sinergi antara pelaku usaha, pemerintah daerah, dan platform digital agar ekonomi lokal tak tertinggal. “Ketahanan ekonomi daerah salah satunya bergantung pada kemampuan UMKM beradaptasi dengan teknologi,” katanya.

Kegiatan ini juga menghadirkan perwakilan dari Dinas Komunikasi dan Informatika serta Dinas Koperasi dan UKM Kukar yang memaparkan dukungan konkret, mulai dari pelatihan e-commerce hingga fasilitasi promosi daring. Para peserta—pelaku usaha dari berbagai sektor—menyimak serius, beberapa mencatat langkah-langkah untuk memperluas jangkauan pasar mereka secara daring.

Samboja menjadi salah satu kecamatan prioritas dalam penguatan ekonomi digital di Kukar tahun 2025, sejalan dengan arah kebijakan Pemkab untuk mendorong kemandirian ekonomi berbasis teknologi di tingkat kecamatan. (adv)