BRAVO13.ID, Tenggarong - Barisan kepala perangkat daerah dan camat memenuhi Pendopo Wakil Bupati Kutai Kartanegara pada Senin (6/10/2025). Di hadapan mereka, nota kesepahaman diteken. Pemerintah Kabupaten Kukar dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Timur resmi berkolaborasi memperkuat pengawasan dan pencegahan korupsi.

Kerja sama ini menjadi langkah awal pelaksanaan visi Kukar Idaman Terbaik 2025–2030. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan camat turut serta dalam agenda ini, yang diharapkan memperkuat akuntabilitas tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten hingga desa.

Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin menegaskan, kemitraan dengan BPKP bukan hal baru, namun kini difokuskan untuk memperkuat pengawasan atas 17 program dedikasi Kukar Idaman Terbaik.

“Memang kerja sama ini sudah bertahun-tahun berjalan, dan sekarang kita teruskan. Kami ingin Kukar Idaman Terbaik ini sukses dan diawasi bersama dari tingkat pusat, provinsi, daerah hingga ke desa,” ujarnya.

Rendi menyoroti pentingnya transparansi pengelolaan anggaran, terutama pada program Rp150 juta per RT. Program ini menggelontorkan sekitar Rp140 miliar yang bersumber dari APBD.

“Program ini dari uang masyarakat. Masyarakat Kukar perlu ikut mengawasi. Kami juga akan terus melakukan perbaikan dan evaluasi tiap tahun,” tegasnya.

Inspektur Daerah Kukar Heriansyah menambahkan, kolaborasi ini bagian dari upaya menutup celah korupsi di seluruh lini pelaksanaan program daerah.

“Langkah ini memastikan visi misi Kukar Idaman Terbaik terwujud sampai ke tingkat desa,” kata Heriansyah. (adv)