BRAVO13.ID, Loa Duri - Di tengah ruangan berbalut warna merah putih, pengurus BUMDes dari berbagai desa tampak serius mencatat setiap penjelasan. Pagi itu, di Balai Pertemuan Umum Desa Loa Duri Ilir, Kamis (31/7/2025), arah baru kemandirian ekonomi desa mulai dibicarakan.
Rapat Koordinasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kamis (31/7/2025). Kegiatan ini fokus membahas peran BUMDes dalam memperkuat ketahanan pangan dan mendorong kemandirian ekonomi desa.
Acara dihadiri Kepala Bidang Penataan Administrasi Desa DPMD Kukar, Poino, bersama Penggerak Swadaya Masyarakat, Hendra Madan. Keduanya memberikan arahan langsung kepada pengurus BUMDes dan perangkat desa terkait kebijakan serta regulasi terbaru yang perlu diimplementasikan.
Dalam pemaparannya, Poino menegaskan bahwa BUMDes harus menjadi instrumen strategis dalam membangun ekonomi desa secara berkelanjutan.
“BUMDes merupakan instrumen penting dalam membangun kemandirian desa secara ekonomi. Pengelolaannya harus disiapkan dengan baik dan didukung pemahaman regulasi yang tepat,” ujarnya.
Rakor ini juga menjadi ajang sosialisasi Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2024 yang mengatur alokasi minimal 20 persen dana desa untuk program ketahanan pangan. Ketentuan ini diperkuat melalui Keputusan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2025, yang memperbolehkan penggunaan dana tersebut sebagai penyertaan modal bagi BUMDes.
Melalui regulasi itu, BUMDes kini memiliki ruang lebih besar untuk berperan langsung dalam menjaga ketersediaan pangan. Pengelolaannya dapat mencakup sektor pertanian, pengolahan hasil tani, hingga distribusi pangan di tingkat desa.
Meski pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden, DPMD Kukar menegaskan bahwa pendampingan dan pembinaan bagi BUMDes tetap berlanjut.
Menurut Hendra Madan, pendekatan pembinaan kini lebih terfokus pada desa yang membutuhkan intervensi teknis dan kelembagaan agar dampaknya lebih terasa.
Rakor di Loa Duri Ilir menjadi bagian dari upaya mendorong BUMDes agar tak sekadar berperan sebagai unit usaha, melainkan menjadi motor penggerak ketahanan pangan di tingkat lokal.