BRAVO13.ID, Kota Bangun - Di tengah riuh kegiatan BBGRM di Kota Bangun, Kepala DPMD Kukar Arianto berbicara dengan nada tegas. Ia bukan sedang membahas gotong royong atau pengecatan masjid, melainkan soal hal yang lebih mendasar—transparansi keuangan desa.
Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ke-22 tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara di Kecamatan Kota Bangun, Minggu, 20 Juli 2025, menjadi ruang penting untuk memperkuat komitmen pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menegaskan bahwa tata kelola keuangan desa harus dijalankan dengan kedisiplinan tinggi dan mekanisme yang jelas.
“Penghargaan yang kami berikan bukan formalitas. Ini bentuk pembinaan dan apresiasi bagi desa yang serius dalam tata kelola keuangan,” ujar Arianto saat diwawancarai di sela kegiatan BBGRM.
Evaluasi dilakukan menyeluruh, mencakup perencanaan anggaran, pelaksanaan, pelaporan, hingga pengesahan, dengan penekanan pada ketepatan waktu dan kesesuaian regulasi.
Salah satu indikator utama penilaian, kata Arianto, adalah penerapan transaksi non-tunai di lingkungan pemerintahan desa. Ia menegaskan, digitalisasi transaksi menjadi bagian penting dari upaya membangun sistem yang efisien dan bebas penyimpangan.
“Kita ingin semua desa melakukan transaksi secara digital. Itu jadi indikator utama penilaian kami. Ini bukan hanya soal efisiensi, tapi juga soal akuntabilitas,” tegasnya.
Arianto menambahkan, Pemkab Kukar kini telah menerapkan Sistem Informasi Keuangan Desa (Siswades) secara penuh. Melalui sistem ini, proses keuangan mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban dilakukan secara online dan real-time.
“Dengan Siswades, semua desa bisa kami pantau. Jadi tidak ada lagi keterlambatan atau manipulasi. Kita ingin semua desa naik kelas,” jelasnya.
Pemberian penghargaan bagi desa dengan pengelolaan keuangan terbaik dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan BBGRM di Kota Bangun. Momentum ini mempertemukan semangat partisipasi warga dan komitmen pemerintah dalam menciptakan tata kelola desa yang transparan. (adv)