BRAVO13.ID, Tenggarong - Semester pertama tahun 2025 menjadi momen evaluasi penting bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Selasa (22/7), jajaran pimpinan daerah, OPD hingga camat berkumpul di Gedung Bappeda dalam Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) untuk menelaah capaian pembangunan enam bulan terakhir.

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menegaskan bahwa Rakordal adalah kewajiban rutin setelah setengah tahun pelaksanaan pembangunan. Fokus pembahasan diarahkan pada capaian belanja dan pendapatan sesuai APBD 2025. “Kita lihat di paparan, dari segi pendapatan maupun belanja masih di angka 30 persen. Kita ketahui banyak melambat akibat ada pergeseran anggaran seperti Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan belanja pegawai untuk PPPK. Tapi kita komitmen mempercepat ini,” jelasnya.

Dalam forum tersebut, Aulia juga mengungkapkan kondisi keuangan daerah yang tengah mengalami defisit sekitar Rp900 miliar. Meski begitu, ia memastikan bahwa pemenuhan belanja publik tetap menjadi prioritas, termasuk janji politik yang sudah berjalan. Pemerintah akan melakukan efisiensi dengan memangkas kegiatan yang dinilai belum mendesak.

Selain itu, Aulia mengimbau OPD dan camat agar lebih selektif dalam menyusun rencana kerja. Program yang diprioritaskan harus benar-benar riil dan menyentuh kebutuhan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya konsistensi dalam pelaporan kegiatan, mengingat laporan yang tidak sinkron dapat menghambat pengendalian pembangunan. “Kami minta mereka memproses, poin-poin kebijakan juga telah disampaikan. Tinggal mereka melakukan internalisasi perbaiki teknisnya,” tutupnya. (adv)