BRAVO13.ID, Tenggarong - Transformasi digital pemerintahan di Kutai Kartanegara (Kukar) memasuki tahap krusial. Selasa (15/7), Aula Bappeda Kukar menjadi tempat digelarnya Sosialisasi Akhir Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sekaligus pedoman manajemen risiko, manajemen layanan, dan manajemen aset TIK. Kegiatan ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 yang mengharuskan daerah menyusun arsitektur SPBE sebagai landasan integrasi layanan digital.
Acara dibuka oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Setkab Kukar, Dafip Haryanto, dan diikuti perwakilan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Plt Kepala Diskominfo Kukar, Solihin, menegaskan bahwa kegiatan ini menandai hasil akhir penyusunan arsitektur dan peta SPBE di Kukar, sesuai evaluasi nasional tahun 2024. “Dari hasil evaluasi kami diminta melengkapi pedoman teknis risiko, manajemen risiko, manajemen layanan, dan manajemen aset TIK SPBE. Harapannya perangkat daerah semakin paham arah kebijakan dan implementasi teknis SPBE di unit kerja masing-masing,” ujarnya.
Solihin menyebut SPBE bukan hanya kewajiban administrasi, melainkan fondasi penting untuk menghadirkan pemerintahan yang efisien, terintegrasi, dan adaptif. Dengan adanya arsitektur SPBE, seluruh layanan digital dapat dihubungkan dalam satu kerangka yang jelas sehingga meminimalisasi duplikasi aplikasi dan mempercepat layanan publik. “Sosialisasi ini bagian penting dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan digital yang konsolidatif dan siap menghadapi perkembangan teknologi,” tambahnya.
Diskominfo Kukar turut menggandeng PT Digitama Sinergi Indonesia sebagai konsultan penyusunan dokumen SPBE. Kepala Bidang Aptika Diskominfo Kukar, Ery Hariyono, menuturkan salah satu langkah awal adalah mengidentifikasi seluruh proses bisnis di perangkat daerah. Dari pemetaan itu, akan diketahui sektor mana yang perlu dioptimalkan dan diintegrasikan. “Masih banyak aplikasi pemerintah pusat yang belum otomatis terhubung ke daerah. Melalui SPBE, kita berharap integrasi ini terwujud sehingga alur data lebih sederhana, efisien, dan tidak membebani pemerintah daerah,” jelas Ery.
Dengan penyusunan peta rencana SPBE lima tahun ke depan, Pemkab Kukar menargetkan layanan digital bisa semakin selaras dengan sistem nasional. Harapannya, seluruh perangkat daerah siap melaksanakan transformasi digital untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. (adv)