BRAVO13.ID, Kota Bangun - Di tengah keramaian kegiatan BBGRM di Kota Bangun, Kepala DPMD Kukar Arianto berdiri dikelilingi para jurnalis. Ia berbicara bukan soal cat tembok atau penanaman pohon, tapi tentang pentingnya transparansi dan kedisiplinan dalam mengelola anggaran desa.
Momen pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ke-22 tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara di Kecamatan Kota Bangun pada Minggu, 20 Juli 2025, tak hanya diisi kegiatan lapangan dan seremoni. Di baliknya, ada penegasan arah kebijakan penting: penguatan tata kelola keuangan desa.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menyampaikan bahwa pihaknya memberikan penghargaan khusus kepada desa-desa yang berhasil menunjukkan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan. Evaluasi dilakukan menyeluruh—mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, pelaporan, hingga pengesahan—dan semua dilakukan tepat waktu.
“Penghargaan ini bukan formalitas. Ini bentuk pembinaan dan apresiasi bagi desa yang serius dalam tata kelola keuangan,” ujar Arianto saat diwawancarai di lokasi kegiatan.
Salah satu kriteria penting dalam penilaian adalah penerapan transaksi non-tunai di lingkungan pemerintahan desa. Arianto menekankan bahwa digitalisasi transaksi merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola yang transparan, efisien, dan bebas penyimpangan.
“Kita ingin semua desa melakukan transaksi secara digital. Itu jadi indikator utama penilaian kami. Ini bukan hanya soal efisiensi, tapi juga soal akuntabilitas,” tegasnya.
Lebih lanjut, Pemkab Kukar kini mengintegrasikan penggunaan Sistem Informasi Keuangan Desa (Siswades) secara penuh. Sistem ini mengatur proses dari awal hingga akhir: perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban dilakukan secara online dan real-time.
“Dengan Siswades, semua desa bisa kami pantau. Jadi tidak ada lagi keterlambatan atau manipulasi. Kita ingin semua desa naik kelas,” jelas Arianto.
Pemberian penghargaan ini dilaksanakan bersamaan dengan pencanangan BBGRM di Kota Bangun. Kegiatan gotong royong tahunan itu pun menjadi ruang edukasi yang strategis, tempat di mana partisipasi warga dan komitmen pemerintah terhadap tata kelola desa bertemu dalam praktik. (adv)