BRAVO13.ID, Samarinda - Di tengah hiruk pikuk upaya pemerintah memastikan kesejahteraan rakyat, sebuah temuan mengejutkan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) baru-baru ini menguak tabir permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Sekitar 10 juta rekening penerima bansos, dengan total dana mengendap mencapai Rp2,1 triliun, teridentifikasi berstatus "dormant" alias tidak aktif selama tiga tahun terakhir. Angka fantastis ini sontak memantik perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk Kementerian Sosial (Kemensos).

Merespons temuan tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau akrab disapa Gus Ipul, tak buang waktu. Dengan nada tegas namun penuh komitmen, Gus Ipul menyatakan pihaknya akan segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap jutaan rekening yang "tertidur" itu. Bayangan akan dana bansos yang tak tersentuh, bahkan disalahgunakan untuk aktivitas terlarang seperti judi online, menjadi fokus utama investigasi ini.

"Kita periksa, kalau memang tidak aktif, kita akan alihkan," tegas Gus Ipul, raut wajahnya memancarkan keseriusan. "Pokoknya kalau sudah bisa kita pastikan ada rekening yang tidak aktif, ada rekening yang ikut judi online, itu akan kita alihkan kepada mereka yang lebih berhak. Itu yang penting."

Pernyataan ini bukan sekadar gertakan. Kemensos, di bawah kepemimpinan Gus Ipul, bertekad memastikan setiap rupiah bantuan negara benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. Langkah ini menjadi krusial mengingat esensi bansos sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat rentan.

Kolaborasi Ketat Demi Akurasi Data

Tak berhenti pada pemeriksaan rekening dormant, Kemensos juga merangkul Bank Indonesia (BI) dalam upaya pengawasan yang lebih mendalam. Kolaborasi strategis ini bertujuan untuk memonitor saldo rekening penerima bansos, sebuah langkah proaktif untuk mendeteksi anomali.

"Kita dengan BI ini untuk memastikan bahwa rekening-rekening penerima bansos itu adalah rekening-rekening yang tentu saldonya sesuai dengan kapasitas mereka," jelas Gus Ipul. Ia menambahkan, "Jangan sampai anomali atau saldonya di luar kewajaran. Itu juga akan kami periksa dalam beberapa waktu ke depan."

Pengawasan ketat ini diharapkan dapat meminimalisir potensi penyelewengan dan memastikan bahwa bansos tidak menjadi bancakan bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ini adalah komitmen nyata Kemensos untuk mewujudkan bantuan sosial tepat sasaran berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Bukan Menyetop, Melainkan Memperbaiki

Gus Ipul menekankan bahwa semua upaya ini bukanlah untuk menghentikan bansos kepada rakyat. Sebaliknya, ini adalah sebuah ikhtiar besar untuk menyempurnakan sistem dan memastikan transparansi. "Judulnya adalah dalam rangka bansos tepat sasaran," ulang dia, menegaskan kembali misi utama Kemensos. "Insya Allah ini akan kita akan terus lakukan upaya nyata dalam memperbaiki data dan sekaligus menyalurkan bansos lebih tepat sasaran."

Pintu partisipasi publik pun terbuka lebar. Gus Ipul mengundang masyarakat untuk turut serta dalam penyempurnaan data bansos. Kritik dan laporan mengenai penyaluran yang tidak tepat sasaran akan diterima dengan tangan terbuka, asalkan disertai dengan bukti valid.

"Kami menerima protes, keberatan, usulan dari semua pihak. Karena kita yang membuka partisipasi," kata Gus Ipul. Namun, ia juga mengingatkan pentingnya kelengkapan data. "Tetapi sekali lagi mohon disertai dengan bukti-bukti yang dibutuhkan. Seperti mungkin foto copy KTP, foto-foto kondisi rumah, foto aset, dan sehingga kita bisa menindaklanjuti."

Temuan PPATK ini adalah cambuk bagi pemerintah untuk berbenah. Namun, di sisi lain, ini juga menjadi momentum emas untuk memperbaiki tata kelola bansos, memastikan bahwa setiap bantuan benar-benar menjadi penopang hidup bagi mereka yang paling membutuhkan. Akankah upaya masif ini berhasil membawa perubahan signifikan? Hanya waktu yang akan menjawabnya, namun optimisme itu kini membuncah di tengah harapan akan masa depan bansos yang lebih adil dan merata. (*)