Bravo 13
Relawan Katana Tanpa Sarana, DPRD Samarinda Desak Evaluasi Mitigasi BencanaDPRD Samarinda soroti lemahnya dukungan terhadap relawan Katana dan desak evaluasi menyeluruh terhadap sistem mitigasi bencana di kota ini.
Oleh Handoko2025-07-17 10:42:00
Relawan Katana Tanpa Sarana, DPRD Samarinda Desak Evaluasi Mitigasi Bencana
Anggota Komisi III DPRD Samarinda Andriansyah menyoroti lemahnya dukungan terhadap relawan Katana dan sistem kesiapsiagaan bencana kota. (Kontributor Bravo13.id)

BRAVO13.ID, Samarinda - Di balik ancaman bencana yang semakin tak terprediksi, relawan Kelurahan Tanggap Bencana (Katana) seharusnya menjadi garda terdepan dalam mitigasi. Namun kenyataan di lapangan tak selalu sejalan dengan harapan. Minimnya fasilitas dan pelatihan membuat upaya kesiapsiagaan bencana di Samarinda dipertanyakan efektivitasnya.

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Andriansyah, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi para relawan Katana. Ia menilai, meski telah memiliki legalitas formal, relawan belum mendapatkan dukungan nyata yang memadai.

“Kalau relawan hanya diberi legalitas tanpa sarana pendukung, artinya pemerintah belum serius melibatkan mereka sebagai bagian dari sistem mitigasi,” ujar Andriansyah, Selasa (16/7/2025).

Andriansyah menyebut masih banyak relawan di lapangan yang bekerja tanpa perlengkapan dasar seperti rompi, alat evakuasi, hingga pelatihan tanggap darurat. Padahal, dalam banyak kasus, mereka menjadi pihak pertama yang berhadapan langsung dengan situasi krisis.

Ia mendesak Pemkot Samarinda agar tak hanya fokus pada aspek administratif. Menurutnya, relawan harus dibekali dengan perlengkapan standar dan sistem pelatihan berkelanjutan agar siap bertindak dalam kondisi apa pun.

Tak hanya soal teknis, Andriansyah juga menekankan pentingnya membangun budaya siaga bencana dari lingkungan terkecil—keluarga. Baginya, literasi kebencanaan harus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, bukan hanya tanggung jawab pemerintah.

“Ketangguhan itu dibangun dari bawah, bukan langsung dari sistem komando. Masyarakat harus dilibatkan sejak dari rumah tangga,” jelasnya.

Ia juga mengkritisi pola kerja pemerintah yang masih bersifat reaktif. Andriansyah menyebut kesiapsiagaan bencana harus menjadi agenda rutin, bukan respons sesaat setelah bencana terjadi.

“Kesiapan menghadapi bencana harus jadi investasi rutin. Pemerintah tak boleh menunggu kejadian besar untuk bertindak,” tegasnya.

Menutup pernyataannya, ia mendesak Pemkot Samarinda untuk segera mengevaluasi secara menyeluruh seluruh komponen kesiapan bencana—dari infrastruktur, personel, hingga prosedur tanggap darurat—hingga ke tingkat kelurahan.

“Tanpa pembenahan dari hulu, korban bencana di masa depan sulit untuk dihindari,” tandasnya. (adv)

Dapatkan informasi dan insight pilihan bravo13.id

Berita Terkait