BRAVO13.ID, Samarinda - Cahaya matahari yang cerah memantul dari helm para pejabat dan kontraktor yang berdiri di mulut Terowongan Samarinda, proyek ambisius yang hampir rampung dengan progres mencapai 98 persen. Namun, di balik optimisme penyelesaian, Komisi III DPRD Kota Samarinda justru menyoroti satu hal yang dinilai belum sesuai standar: sistem ventilasi.

Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menyampaikan kekhawatiran terkait jumlah blower yang terpasang. Dalam peninjauan lapangan yang dilakukan pada awal pekan ini, Deni mengungkap bahwa hanya dua unit blower yang terpasang dari enam yang direncanakan. Bahkan, dengan adanya perubahan desain yang memperpanjang terowongan hingga 72 meter, kebutuhan blower meningkat menjadi sepuluh unit.

“Secara keseluruhan, progres pekerjaan sudah sekitar 98 persen. Tapi kami mencatat sistem blower belum memadai. Baru dua unit yang terpasang, padahal dengan penambahan panjang terowongan, seharusnya total blower menjadi sepuluh,” ujar Deni kepada awak media.

Ia menegaskan bahwa kekurangan blower ini harus segera ditindaklanjuti karena menyangkut keselamatan pengguna. Sistem sirkulasi udara dalam terowongan merupakan elemen vital yang tidak boleh dianggap sepele, terutama untuk jalur panjang tertutup seperti ini.

Penambahan panjang terowongan tentu berimplikasi langsung pada teknis ventilasi. Oleh sebab itu, Komisi III meminta agar perencana dan konsultan proyek hadir memberikan penjelasan menyeluruh. Hal ini dianggap penting agar tidak terjadi kelalaian yang bisa berdampak serius pada keamanan pengendara di masa mendatang.

“Ini akan kami tindak lanjuti secara serius. Kami ingin ada paparan teknis dari pihak konsultan agar standar keselamatan benar-benar terpenuhi sebelum terowongan dioperasikan,” tegas Deni.

Sebagai salah satu proyek strategis Kota Samarinda, terowongan ini diharapkan menjadi ikon infrastruktur modern. Namun DPRD mengingatkan bahwa estetika dan kemegahan proyek harus diimbangi dengan keandalan teknis, terutama yang berkaitan langsung dengan keselamatan publik. (adv)