BRAVO13.ID, Samarinda - Terang lampu yang berjajar di langit-langit Terowongan Samarinda belum mampu menyingkirkan bayang-bayang masalah yang menyelimuti proyek ambisius ini. Senin (14/7/2025), Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, bersama rombongan meninjau langsung lokasi terowongan menyusul rencana penambahan anggaran senilai Rp39 miliar dalam APBD Perubahan untuk penanganan longsor.

Deni menegaskan bahwa anggaran jumbo tersebut tak boleh dicairkan tanpa justifikasi teknis yang rinci dan akuntabel. Ia merespons langsung pernyataan Kepala Dinas PUPR Samarinda, Desy Damayanti, yang sebelumnya membuka wacana penambahan anggaran untuk memperkuat titik rawan longsor pada proyek tersebut.

“Kami ingin agar dana yang telah dialokasikan digunakan secara optimal dan bertanggung jawab. Terlebih lagi, Ibu Desy menyampaikan bahwa anggaran terowongan ini sudah sangat besar,” ujar Deni saat ditemui di lokasi kunjungan.

Dengan adanya tambahan anggaran yang diusulkan, Komisi III menggarisbawahi pentingnya perencanaan teknis menyeluruh dan berbasis mitigasi risiko. Menurut Deni, dana publik tak boleh digunakan untuk menambal persoalan yang bisa dicegah sejak awal melalui kajian teknis yang matang.

“Kami tidak ingin setelah penambahan Rp39 miliar ini, masih muncul kejadian tak terduga yang membebani anggaran lebih lanjut,” tegasnya.

Sebagai langkah konkret, Komisi III meminta agar kontraktor pelaksana proyek hadir kembali pekan depan untuk menyampaikan penjelasan teknis secara lengkap. Poin utama yang diminta meliputi skema regrading, pemasangan rock bolt, ground anchor, hingga sistem pengamanan dinding terowongan lainnya.

“Kami ingin semuanya dirinci secara jelas dan terukur. Ini bukan sekadar proyek prestisius, tetapi juga proyek yang harus aman dan fungsional,” kata Deni.

Komisi III menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat proses penganggaran dan pelaksanaan proyek terowongan, guna memastikan setiap rupiah yang digelontorkan membawa manfaat maksimal tanpa mengorbankan keselamatan konstruksi. (adv)