BRAVO13.ID, Tenggarong Seberang - Seorang pria paruh baya terbaring di ranjang Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Aji Muhammad Parikesit, Tenggarong Seberang. Di sekelilingnya, Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri dan jajaran Pemkab Kukar mendengarkan keluh kesahnya dengan seksama. Momen ini bukan sekadar kunjungan seremoni. Di balik percakapan itu, tersirat satu pesan penting: rumah sakit tak bisa menangani semua kasus secara langsung.

Kebijakan “berobat cukup dengan KTP” memang sudah berjalan. Direktur RSUD AM Parikesit, dr. Martina Yulianti, memastikan tak ada lagi prosedur rumit. “Cukup tunjukkan KTP Kukar, pasien langsung dilayani. Tak perlu fotokopi atau dokumen tambahan,” ungkapnya. Namun, penerapan sistem ini juga menuntut pemahaman masyarakat atas jalur layanan kesehatan yang tepat.

Masalah muncul ketika banyak pasien mendatangi IGD tanpa kondisi gawat. Menurut dr. Martina, ada 144 jenis diagnosa yang sebenarnya masuk kategori non-gawat darurat—kasus-kasus yang seharusnya bisa ditangani di puskesmas atau klinik. “Kalau semua pasien langsung ke IGD, bisa terjadi penumpukan. Yang benar-benar darurat malah terhambat,” tegasnya.

Situasi ini pernah dialami RSUD Parikesit di masa lalu. Ruang IGD penuh, antrean menumpuk, dan alur layanan jadi tidak efektif. Untuk itu, rumah sakit kini memperkuat sosialisasi. Edukasi tentang jenis penyakit yang cukup ditangani di FKTP (fasilitas kesehatan tingkat pertama) menjadi bagian penting dari strategi.

Tak hanya itu, pihak rumah sakit dan pemerintah daerah juga mulai memikirkan solusi jangka panjang. Salah satu rencana konkret adalah membangun klinik penyaring di lahan milik PMI, yang lokasinya persis di depan RSUD AM Parikesit. Klinik ini akan menangani kasus ringan sebelum pasien masuk ke dalam sistem rumah sakit.

Jika terwujud, fasilitas tersebut diharapkan menjadi penyangga utama dalam sistem rujukan. RSUD tetap fokus pada kasus berat, sementara kasus ringan bisa diselesaikan tanpa harus memadati IGD. “Kami tidak berdiri sendiri. Dalam sistem ini, ada peran BPJS sebagai pengelola pembiayaan, dan puskesmas sebagai garda awal,” kata dr. Martina.

Dengan layanan berobat cukup pakai KTP dan sistem penyaringan yang diperkuat, Kukar berupaya menciptakan ekosistem layanan kesehatan yang tidak hanya mudah diakses, tapi juga berjalan efisien dan tepat sasaran. (adv)