BRAVO13.ID, Loa Janan - Setiap pembangunan yang berhasil selalu dimulai dari satu titik penting: mendengarkan. Bukan sekadar menyusun daftar proyek, melainkan memahami apa yang benar-benar dibutuhkan oleh warga. Inilah yang menjadi inti dari Musyawarah Desa (Musdes) di Desa Loa Duri Ulu, Selasa, 1 Juli 2025.
Pagi itu, balai desa menjadi ruang terbuka bagi aspirasi. Warga dari berbagai unsur—perangkat desa, tokoh masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hingga kelompok perempuan dan pemuda—berkumpul untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2026. Tak sekadar hadir, mereka terlibat aktif menyampaikan harapan dan kebutuhan masing-masing.
Kegiatan ini difasilitasi oleh Pemerintah Desa Loa Duri Ulu dan mendapat dukungan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara. Kepala Bidang Administrasi Desa, Poino, S.IP., M.Si., bersama stafnya, hadir langsung untuk mendampingi proses yang dianggap sebagai jantung dari perencanaan desa.
“Musyawarah desa bukan hanya forum formalitas. Ini adalah jantung dari demokrasi desa, tempat warga menentukan arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal,” ucap Poino dalam sambutannya.
Diskusi berlangsung dalam suasana terbuka dan setara. Aspirasi yang muncul mencakup beragam hal—dari infrastruktur dasar seperti jalan dan drainase, peningkatan pelayanan sosial, hingga program pemberdayaan ekonomi warga dan pelestarian lingkungan.
Sebagai dokumen strategis, RKPDes menjadi fondasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun berikutnya. Dengan melibatkan warga secara langsung, rencana ini mencerminkan kebutuhan yang nyata, bukan sekadar angka di atas kertas.
Musdes ini juga memperlihatkan praktik pemerintahan desa yang inklusif dan bertanggung jawab. Seluruh masukan didokumentasikan, menunjukkan bahwa desa tak hanya mendengar tetapi juga mencatat dan siap bertindak.
Di tengah upaya mendorong pembangunan desa berbasis partisipasi, Musdes Loa Duri Ulu menjadi cermin bahwa keberlanjutan hanya mungkin tercapai jika proses dimulai dari bawah—dari ruang dengar yang terbuka, dari keberanian warga bersuara, dan dari pemerintah yang hadir untuk mendengar. (adv)