BRAVO13.ID, Tenggarong Seberang - Kursi lipat ditata melingkar di atas tanah terbuka. Lampu-lampu bohlam tergantung di antara pepohonan Mahoni, menerangi suasana malam yang terasa santai namun sarat makna. Di Bukit Mahoni, Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggarong Seberang, Selasa malam, 1 Juli 2025, Bupati Kutai Kartanegara, dr. Aulia Rahman Basri, dan Wakil Bupati, Rendi Solihin, bertemu dengan puluhan jurnalis dari berbagai media dalam forum informal bertajuk “Ngapeh Santai Ngan Media.”
Tanpa podium, tanpa protokol kaku, forum tersebut menghadirkan suasana pertemuan yang setara. Aulia memulai diskusi dengan refleksi yang tak biasa. Ia mengatakan, alih-alih memulai agenda pemerintahan dengan inspeksi mendadak seperti lazimnya kepala daerah baru, ia dan wakilnya memilih menyambangi pasar.
“Janji kami untuk membangun bioskop di Tenggarong harus segera ditindaklanjuti. Karena pertanyaan seperti ‘kenapa tidak tinggal di Tenggarong?’ itu akan terus diingat masyarakat,” ucapnya.
Aulia menegaskan, sejak awal ia dan Rendi ingin media menjadi pihak pertama yang mereka temui. “Jurnalis itu seperti cermin. Kalau kita ingin tahu seperti apa kita hari ini, lihatlah bagaimana wartawan menulis tentang kita,” katanya. Pengalamannya sebagai mantan pemimpin redaksi dan direktur media memperkuat relasinya dengan dunia pers.
Rendi, yang duduk di samping Aulia, menambahkan bahwa gaya kepemimpinan mereka bukan hanya progresif, tetapi juga siap menghadapi kritik. “Kami adalah petarung. Dua kali ikut Pilkada, dan kami tidak baperan. Kami ‘No Baper Club’,” ujar Rendi disambut tawa audiens.
Sejumlah pimpinan organisasi media turut menyampaikan harapan. Ketua SMSI Kukar, Triandi Angga, menyampaikan bahwa banyak aparat desa masih takut diwawancarai media. Sukri dari JMSI Kaltim menyebut forum santai seperti ini penting dilakukan agar relasi pemerintah dan media lebih sehat. “Kritik itu bukan kebencian. Ia adalah jalan menuju kemajuan,” katanya.
Fairuz dari AMSI menambahkan, kegiatan seperti ini sebaiknya dilakukan secara rutin. Harapan itu dijawab langsung oleh Aulia. Ia menyatakan bahwa pemerintah Kukar akan menyusun prioritas kerja ke dalam tiga klaster: kebutuhan dasar (pendidikan, kesehatan, ketahanan sosial), kebutuhan pembangunan (pertanian, perikanan, pariwisata), dan kebutuhan pengembangan lainnya.
“Infrastruktur tetap jadi perhatian utama. Kita punya anggaran hampir Rp11 triliun, tapi masih berkutat di masalah dasar. Untuk membangun semua jalan, kata Wabup, perlu Rp40 triliun,” ucapnya.
Ketua PWI Kaltim, Abdurachman Amin, menutup diskusi dengan apresiasi atas keterbukaan pemerintah. Ia menyebut, sejauh ini tak ada tekanan terhadap jurnalis di Kukar. “Kemerdekaan pers dan kualitas demokrasi itu berjalan seiring. Apa yang kita lihat malam ini adalah pemahaman yang sehat terhadap keduanya,” pungkasnya. (adv)