BRAVO13.ID, Tenggarong Seberang— Di balik angka pertumbuhan ekonomi yang digerakkan sektor tambang dan pertanian, Kabupaten Kutai Kartanegara menyimpan persoalan mendasar yang jarang terdengar: tingkat pengangguran terbuka mencapai 4,05 persen, atau sekitar 20.109 jiwa dari total 371.349 angkatan kerja, menurut data BPS tahun 2023.
Angka itu barangkali masih lebih baik dibanding daerah lain di Kalimantan Timur—misalnya Kota Bontang yang mencapai 7,74 persen—tetapi tetap menjadi sinyal bahwa ada ruang besar yang belum tersentuh oleh sistem ketenagakerjaan yang inklusif. Terlebih, Kukar adalah daerah dengan APBD nyaris Rp11 triliun, salah satu yang terbesar di Indonesia. Maka, wajar jika publik bertanya: ke mana arah kebijakan kerja yang ditawarkan pemerintah?
Pertanyaan itu pula yang coba dijawab oleh Bupati Kutai Kartanegara, dr. Aulia Rahman Basri, saat membuka Kegiatan Job Fair 2025, Rabu, 2 Juli 2025. Dalam sambutannya, ia tidak menghindar dari fakta. Ia mengakui bahwa ketimpangan antara pencari kerja dan lapangan kerja masih menjadi masalah krusial di Kukar.
“Ketenagakerjaan adalah masalah sensitif yang harus ditangani secara serius. Jika tidak, akan berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat,” ucap Aulia dalam pidatonya.
Krisis Senyap dan Ketimpangan Informasi
Salah satu akar persoalan yang disorot Aulia adalah ketidakseimbangan informasi antara pengguna dan pencari kerja. Di banyak daerah pelosok Kukar, akses terhadap informasi lowongan kerja masih minim—baik karena keterbatasan media komunikasi, buruknya jaringan internet, maupun ketiadaan sistem informasi tenaga kerja yang terintegrasi dan real-time.
“Informasi yang tidak sampai ke masyarakat membuat lowongan yang tersedia tidak bisa dijangkau. Bahkan kadang informasinya sudah kedaluwarsa,” kata Aulia.
Fenomena ini menciptakan krisis senyap—masyarakat menganggur, perusahaan kekurangan tenaga kerja yang sesuai, tapi keduanya tidak saling bertemu.
Janji Pemerintahan Baru dan Program “Kukar Siap Kerja”
Job Fair 2025 ini menjadi pelaksanaan perdana dari salah satu program unggulan pemerintahan Aulia–Rendi, yakni “Kukar Siap Kerja.” Melalui kegiatan ini, pemerintah ingin mempertemukan pencari kerja dan perusahaan pengguna tenaga kerja secara langsung dalam satu lokasi, untuk memotong jalur ketimpangan informasi sekaligus mempercepat proses rekrutmen yang lebih transparan.
“Saya minta perusahaan yang ikut dapat lebih objektif, fleksibel, dan transparan dalam proses seleksi. Kita ingin Job Fair ini berdampak langsung dalam menurunkan angka pengangguran,” tegas Bupati.
Namun, tantangan yang dihadapi bukan hanya pada acara satu-dua hari ini. Dalam jangka panjang, pertanyaannya adalah bagaimana sistem ketenagakerjaan Kukar akan dibenahi secara struktural—dari validitas data pencari kerja, pelatihan dan sertifikasi kompetensi, hingga insentif bagi industri padat karya.
APBD Besar, Tapi Pengangguran Tak Serta Hilang
Pernyataan paling menarik dalam sambutan Aulia adalah pengakuannya soal paradoks Kukar: dengan APBD besar, tetapi kualitas hidup belum sepenuhnya merata. Di satu sisi, Kukar menarik banyak pendatang karena peluang sektor ekstraktif. Namun, di sisi lain, pertumbuhan jumlah pencari kerja melampaui pertumbuhan lapangan kerja yang tersedia.
“Perekonomian kita masih ditopang oleh tambang dan pertanian, tapi belum mampu menyerap angkatan kerja dalam jumlah besar,” katanya.
Dengan mengungkit ketimpangan ini, Aulia menunjukkan pemahaman bahwa problem pengangguran bukan hanya soal ekonomi, melainkan soal desain sistem kerja dan pembangunan sumber daya manusia yang lebih inklusif.
Penutup: Harapan di Ujung Pidato
Job Fair ini menjadi simbol awal dari komitmen pemerintahan Aulia–Rendi. Tapi apakah ia mampu menjadi lebih dari sekadar ajang tahunan? Apakah bisa menjadi pintu pembuka menuju perbaikan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih sistematis?
“Saya sangat berharap kegiatan ini punya daya ungkit besar untuk menurunkan angka pengangguran di Kukar,” kata Aulia menutup sambutannya.
Langkah awal sudah diambil. Tapi seperti semua proses reformasi sosial, yang dibutuhkan kini bukan hanya kegiatan—melainkan keberlanjutan, transparansi, dan kemauan politik untuk mendengar suara mereka yang hingga kini masih terus mencari pekerjaan. (adv)