BRAVO13.ID, Tenggarong - Setelah tuntas dari tahapan pembentukan badan hukum, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) mulai mempersiapkan fase penting berikutnya: peningkatan kapasitas pengurus Koperasi Merah Putih.

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa DPMD Kukar, Asmi Riyandi Elvandar, menyatakan bahwa seluruh koperasi yang telah mengantongi legalitas akan segera memasuki tahap pembinaan. Tujuannya jelas: memastikan setiap pengurus memahami prinsip-prinsip tata kelola usaha bersama yang baik, profesional, dan akuntabel.

“Setelah terbentuk, koperasi tidak bisa langsung beroperasi begitu saja. Akan ada pelatihan bagi pengurus, karena dana maksimal per koperasi bisa mencapai Rp5 miliar, bahkan dalam hitungan konservatif kami, bisa mengelola hingga Rp3 miliar,” terang Elvandar.

Dana tersebut, menurutnya, dapat bersumber dari pemerintah pusat maupun lembaga ekonomi yang berorientasi pada pemberdayaan desa. Oleh karena itu, kompetensi pengelola menjadi mutlak agar keberadaan koperasi berdampak langsung terhadap ekonomi lokal.

Namun demikian, Elvandar menegaskan bahwa kehadiran koperasi ini bukan untuk menggantikan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), melainkan melengkapi ekosistem ekonomi desa yang sudah ada. DPMD Kukar bahkan mendorong sinergi antara koperasi dan BUMDes, terutama dalam memetakan potensi unggulan masing-masing desa.

“Kami ingin memastikan koperasi dan BUMDes saling mengisi, bukan bersaing. Kita butuh pemetaan potensi yang baik di setiap desa agar arah pengembangan usahanya tepat,” jelasnya.

Sembari menunggu petunjuk teknis lanjutan dari pemerintah pusat, DPMD Kukar meminta pemerintah desa dan kelurahan terus melakukan pemetaan potensi ekonomi setempat. Langkah ini dianggap strategis agar koperasi tidak hanya berdiri di atas kertas, tetapi mampu tumbuh sebagai pilar ekonomi yang mandiri.

Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, Elvandar menyebut bahwa koperasi-koperasi Merah Putih di Kukar ditargetkan mulai beroperasi efektif pada bulan Juli mendatang, bertepatan dengan peluncuran program ini secara nasional oleh Presiden Prabowo Subianto. (adv)